PENEGAKAN HUKUM ALIH FUNGSI LAHAN PARKIR SELAIN UNTUK PERUNTUKANNYA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

Parkir merupakan masalah yang harus dikelola dengan baik dikarenakan
pengelolaan penyelenggaraan parkir yang kurang baik dapat berdampak kepada
ditemukannya lokasi yang seharusnya untuk kegiatan perparkiran namun dialih
fungsikan selain untuk peruntukannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
bagaimana penegakan hukum terhadap petugas parkir yang mengalihkan fungsi
lahan parkir selain untuk peruntukannya dan faktor penghambat penegekan
hukum terhadap petugas parkir yang mengalihkan fungsi lahan parkir selain untuk
peruntukannya berdasarkan Peraturan daerah Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun
2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Adapun jenis penelitian ini adalah
penelitian hukum empiris, dengan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa; pertama, belum pernah dilakukan penegakan hukum
terhadap petugas parkir yang mengalihkan fungsi lahan parkir selain untuk
peruntukannya. Kedua, terdapat faktor penghambat dalam penegakan hukum alih
fungsi lahan parkir selain untuk peruntukannya antara lain: Terdapat sanksi
administratif dan sanksi pidana, yang mana sanksi administratif tersebut hanya
ditujukan kepada si pemegang izin bukan kepada petugas parkir yang
mengalihkan fungsi lahan parkir selain untuk peruntukannya, Tidak adanya PPNS
(Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dilingkungan Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, Terdapat 482 titik lokasi parkir di Kota Bengkulu, Tidak dilakukannya koordinasi
dari pihak Dinas Perhubungan Kota Bengkulu terhadap Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Bengkulu, Serta kurangnya kesadaran dari masyarkat. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Peraturan Daerah, Penyelenggaraan
Perparkiran