KEPASTIAN HUKUM LAHAN BEKAS HAK GUNA USAHA DI KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Tujuan penelitian ini: (1). Untuk mengetahui dan menganalisis status
hukum lahan bekas hak guna usaha Perkebunan PT Ika Hasfarm di Kabupaten
Bengkulu Tengah. (2). Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam
penyelesaian konflik lahan bekas hak guna usaha di kantor Agraria Dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Tengah. Tipe penelitian
yang digunakan adalah deskriptif. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini
termasuk penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1).
Status hukum lahan bekas hak guna usaha Perkebunan PT Ika Hasfarm di
Kabupaten Bengkulu Tengah, adalah tanah negara bebas berdasarkan Akta
Pelepasan Hak Nomor 05 tanggal 28-08-2020, yang dibuat dihadapan Meilani
Liman, SH, Notaris dan PPAT di Kota Bengkulu, PT. Perkebunan Ika Hasfarm
telah melepaskan segala hak-hak tidak ada yang dikecualikan yang dipunyai dan/
atau dapat dijalankan atas dan terhadap sebidang tanah Hak Guna Usaha Nomor
27 yang terletak di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara (sekarang
Bengkulu Tengah) seluas 1.400 Ha kepada Negara dan/atau Pemerintah Daerah.
(2). Hambatan dalam penyelesaian konflik lahan bekas hak guna usaha di kantor
Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu
Tengah meliputi; hambatan hukum nya bahwa telah terjadi akta perjanjian jual
beli diatas lahan HGU yang belum berakhir. Dan untuk hambatan non hukumnya
yakni kendala dalam pungumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan,
kendala mobilitas seperti halnya koordinasi dengan instansi terkait, dan juga
peninjauan ke lapangan dikarenakan jarak tempuh ke lokasi lahan HGU yang
jauh, sehingga memerlukan waktu cukup lama. Serta pada saat dilakukan
pemanggilan untuk dilakukan mediasi oleh Kantor Pertanahan, terlapor tidak
pernah memenuhi panggilan.