PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR OLEH SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (SATGAS SABER PUNGLI) DI PROVINSI BENGKULU

Pungutan liar sudah menjadi tradisi dan berkembang di dalam masyarakat
Indonesia. Kurang objektifnya penegakan hukum bagi pelaku pungli menjadi
alasan banyaknya angka praktik pungli yang terjadi di Provinsi Bengkulu. Hal
tersebut semakin mengkhawatirkan dan menjadi persoalan yang serius. Oleh karena
itu Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016
tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar untuk memberantas pungli secara
tegas, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera. Tujuan penelitian ini
untuk mengetahui dan mendeskripsikan penegakan hukum terhadap tindak pidana
pungutan liar oleh Satgas Saber Pungli Provinsi Bengkulu, dan untuk
mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum
terhadap tindak pidana pungutan liar oleh Satgas Saber Pungli Provinsi Bengkulu.
Metode penelitian dari segi sifatnya penelitian deskriptif dengan pendekatan
penelitian hukum empiris. Pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara
dan studi dokumen. Hasil penelitian yang diperoleh adalah : 1). Penegakan hukum
terhadap tindak pidana pungli oleh Satgas Saber Pungli Provinsi Bengkulu,
dibedakan berdasarkan status hukumnya, apabila pelakunya masyarakat umum
dapat diberikan peringatan atau pembinaan atau dapat dikenakan Pasal 368 KUHP
dan apabila pelakunya ASN/Polisi/Kades dapat diserahkan kepada instansi terkait
atau dapat dikenakan Pasal 12 huruf e UU TIPIKOR, 2) Banyak faktor yang
mempengaruhi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pungli yakni terdiri
dari faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas,
faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan, sehingga menghambat tim Satgas Saber
Pungli dalam melaksanakan tupoksinya. Adapun saran dalam penelitian ini adalah
1) Diharapkan Satgas Saber Pungli Provinsi Bengkulu lebih memperhatikan sanksi
yang diberikan kepada pelaku, 2) Diharapkan Pemda Provinsi Bengkulu dapat
membantu Satgas Saber Pungli dalam menyediakan faktor pendukung agar Satgas
Saber Pungli Provinsi Bengkulu dapat memberikan sumbangsih kepada perbaikan
birokrasi di Indonesia dan menghapuskan budaya pungutan liar.
Kata Kunci : Pungutan Liar, Satgas Saber Pungli