Sheylla, Dwi Lestari Perwira and Ardilafiza, Ardilafiza and Sirman, Dahwal (2023) TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB KEMENTERIANAGAMA DALAM PELAKSANAAN IBADAH HAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI. ['eprint_fieldopt_thesis_type_ut' not defined] thesis, Universitas Bengkulu.
![Thesis [thumbnail of Thesis]](https://repository.unib.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
skripsi sheylla dwi - Sheylla Dwi.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).
Download (1MB)
Abstract
Pentingnya penulis melakukan penelitian ini adalah karena ingin melihat
bagaimana kewenangan penyelenggaran haji merupakan tanggung jawab
pemerintah pusat yang didelegasikan kepada pemerintah daerah sebagai
penyelenggara pelaksanaan ibadah haji. Tanggung jawab yang di pegang orang
kementerian agama setiap masing-masing daerah merupakan tanggung jawab
penting dan merupakan kewenangan yang harus dijalankan oleh setiap
Kementerian Agama dalam satu wilayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui dan mendeskripsikan Tanggungjawab Kementerian Agama dalam
menyiapkan danmelaksanakan Penyelenggaraan Ibadah Haji bahwa berdasarkan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian
hukum normatif, dengan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian
bahwa: (1). Tanggungjawab Kementerian Agama dalam menyiapkan dan
melaksanakan Penyelenggaraan Ibadah Haji bahwa berdasarkan Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
yang merupakan dasar hukum perhajian di Indonesia menyebutkan dalam Pasal 6
(enam) yaitu Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan
perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan ibadah haji,
akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang
diperlukan oleh jamaah haji. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementrian Agama
sebagai penyelenggara dan fasilitator dalam kegiatan pelaksanaan
penyelenggaraan ibadah haji. (2) Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Dalam
Penyelenggaraan Haji Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019
Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji antara lain:Optimalisasi Rapat-rapat,
Peningkatan Sumber Daya Manusia, Perbaikan Sarana dan Prasarana Teknologi,
Peningkatan Pemeliharaan dan Perbaikan Asset dan Peningkatan Kerjasama dan
Perluasan Jaringan.
Kata Kunci : Ibadah Haji, Tanggung Jawab, Penyelenggaraan.
Item Type: | Thesis (['eprint_fieldopt_thesis_type_ut' not defined]) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law Science |
Depositing User: | irma rohayu |
Date Deposited: | 12 Jul 2024 08:38 |
Last Modified: | 12 Jul 2024 08:38 |
URI: | https://repository.unib.ac.id/id/eprint/18964 |