PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN TANAH WAKAF OLEH NAZHIR DALAM SENGKETA WAKAF (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I Nomor : 75 K/Ag/2019)

Salah satu harta wakaf yang paling panjang pemanfaatannya untuk kepentingan umat yaitu tanah.
Ketidak seimbangan ketersedian tanah dengan kebutuhan manusia, menjadi salahsatu pemicu
terjadinya sengketa tanah wakaf. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimanakah perlindungan
hukum terhadap nazhir dalam sengketa wakaf yang terjadi di kota Kediri Studi Putusan Mahkamnah
Agung R.I Nomor : 75 K/Ag/2019. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperluas serta
memperkaya ilmu pengetahuan khususnya Hukum Islam terutama mengenai perwakafan serta dapat
memberikan masukan bagi pihak terkait dan praktisi hukum sebagai bahan pertimbangan dalam
merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan kedudukan nazhir sebagai penerima harta
benda wakaf. Penelitian ini bersifat normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer berupa
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta bahan hukum sekunder berupa artikel
ilmiah, Jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan wakaf tanah. Penelitian ini menemukan
perbandingan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Agama Kediri dalam Putusan Nomor
0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam putusan Nomor
45/Pdt.G/2018/PTA dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 75K/Ag/2019 yang memutus perkara
sengketa wakaf. Perumusan masalah dalam penulisan ini adalah : Apakah pertimbangan hakim dalam
memutuskan perkara sengketa wakaf Nomor 75K/Ag/2019 telah memenuhi rasa keadilan. Hasil
penelitian ini menyatakan bahwa adanya perbedaan pertimbangan pada majelis hakim Pengadilan
Negeri Agama Kediri, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Mahkamah Agung R.I.
Pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan kasasi para pemohon adalah : “Bahwa gugatan
Penggugat perkara a quo dalam positanya bukan menguraikan fakta pembatalan wakaf/wakaf
tidak sah, dan tidak ada mempermasalahkan rukun dan syarat wakaf, tetapi semata-mata karena
sengketa penguasaan atas tanah wakaf tersebut, sehingga tidak relevan antara posita, petitum gugatan
dengan amar putusan. Dilihat dari fakta-fakta hukum yang ada, dapat disimpulkan berdasarkan
pertimbangan hakim tentang perbuatan melawan hukum pemalsuan tandatangan merupakan
kewenangan instansi lain, didalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989. Tentang Peradilan Agama Pasal 50 ayat (2) disebutkan : PA juga berwenang
memeriksa keperdataan lain bersama dengan obyek sengketa yg telah disebutkan dalam Pasal 49,
apabila objek hukumnya orang Islam oleh karenanya Pengadilan Agama Kediri juga berwenang
memeriksa pemalsuan yang berkaitan dengan perkara wakaf tersebut. .
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Wakaf, Nazhir, dan Putusan MA.