PERAN ADVOKAT KORBAN TERHADAP KEABSAHAN REKONSTRUKSI TINDAK PIDANA

Sistem peradilan pidana yang ada dewasa ini tidak terfokus untuk
memikirkan dampak yang dialami oleh korban. Kedudukan korban dalam proses
peradilan pidana harusnya menjadi hal yang mendesak. Advokat korban dapat
membantu korban dalam menghadapi proses hukum yang sulit dan membingungkan.
Dalam kaitannya dengan fungsi advokat, yaitu untuk menjaga objektivitas dan prinsip
persamaan di hadapan hukum (equality before the law) yang berlaku dalam sistem
peradilan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini yaitu: a) Untuk mengetahui dan
mendeskripsikan bagaimana peran advokat korban dalam rekonstruksi pada tahap
penyidikan dan b) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan akibat hukum
rekonstruksi yang dilakukan tanpa hadirnya advokat atau keluarga korban. Dalam
penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan
undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Hasil
penelitian ini adalah ketidakadilan dalam proses rekonstruksi dapat merusak prinsip�prinsip dasar seperti asas kesetaraan di hadapan hukum, hak atas perlakuan yang adil,
dan akses yang setara terhadap peradilan. Advokat korban seharusnya dapat hadir
dalam rekonstruksi sejalan dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003
tentang Advokat. Advokat korban diberikan hak yang sama dengan advokat terdakwa
demi terjaminnya asas equality before the law, yang mana jika advokat korban
dilarang hadir pada saat rekontruksi maka Berita Acara Rekonstruksi yang didapat
tanpa melibatkan advokat korban dianggap tidak sah dan batal demi hukum.
Penelitian ini menyarankan Kepada instansi kepolisian untuk dapat melakukan
perubahan pada Surat Keputusan Kapolri No. Pol. 1205/IX/2000 tentang Himpunan
Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana untuk mengatur secara jelas
mengenai advokat korban dapat hadir dalam proses rekonstruksi dan kepada
pembentuk undang-undang agar dapat melakukan perubahan dalam Kitab Hukum
Acara Pidana dan penegasan peran advokat untuk hadir dalam rekonstruksi tindak
pidana.
Kata Kunci : Peran, Advokat, Pendampingan Hukum, Rekonstruksi