Muhammad, Dhafa Rifky Panji Surya and Herlambang, Herlambang and Benget, H.Simatupang (2024) PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MERUSAK EKOSISTEM MANGROVE OLEH BKSDA BENGKULU DAN POLDA BENGKULU PADA KAWASAN TAMAN WISATA ALAM (TWA) PANTAI PANJANG PULAU BAAI KOTA BENGKULU. ['eprint_fieldopt_thesis_type_ut' not defined] thesis, Universitas Bengkulu.
![Thesis [thumbnail of Thesis]](https://repository.unib.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
SKRIPSI - MUHAMMAD DHAFA RIFKY PANJI SURYA - B1A018304 - Muhammad Dhafa Rifky Panji.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).
Download (3MB)
Abstract
Adanya tindak pidana merusak ekosistem mangrove yang terjadi pada kawasan
TWA Pantai Panjang Pulau Baai Kota Bengkulu menjadi suatu permasalahan dan
ancaman serius bagi lingkungan hidup dan kehutanan khususnya terhadap keberadaan
dari wilayah pesisir. Ekosistem mangrove memiliki peranan yang sangat vital guna
melindungi garis pantai dari abrasi, erosi, bencana alam lainnya, kemudian menjadi
habitat bagi berbagai jenis tumbuhan, hewan, selanjutnya memiliki manfaat untuk
menyerap dan menyimpan karbon dioksida dari atmosfer, serta banyak manfaat lainnya.
Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian empiris, dengan menggunakan
pendekatan kasus (Case Approach) dan pendekatan Perundang-Undangan (Statute
Approach), teknik pengambilan data menggunakan metode wawancara (Interview). Hasil
dari penelitian ini adalah, bahwa upaya penanggulangan tindak pidana merusak ekosistem
mangrove oleh BKSDA Bengkulu dan Polda Bengkulu pada kawasan TWA Pantai
Panjang Pulau Baai Kota Bengkulu dilakukan secara non penal (preventif) yakni, 1.
Patroli rutin, 2. Sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, 3. Penanaman
mangrove, kemudian menggunakan sarana/upaya penal (represif) yakni, Penegakan
hukum secara pidana. Terdapat faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana
merusak ekosistem mangrove BKSDA Bengkulu dan Polda Bengkulu pada kawasan
TWA Pantai Panjang Pulau Baai Kota Bengkulu yakni, 1. Faktor personil, 2. Faktor
kurangnya ketegasan penegak Hukum (BKSDA Bengkulu), 3. Faktor kurangnya
kesadaran hukum dari masyarakat, 4. Faktor keterbatasan anggaran. Adapun saran dalam
penelitian ini ditujukkan khususnya kepada pihak BKSDA Bengkulu selaku instansi yang
memiliki dan bertanggung jawab atas kawasan TWA Pantai Panjnag Pulau Baai Kota
Bengkulu, yakni, 1. Diharapkan agar BKSDA Bengkulu menambah jumlah personil
khususnya POLHUT, 2. Diharapkan agar BKSDA Bengkulu bertindak tegas atas segala
bentuk aktivitas/kegiatan yang dilarang pada kawasan TWA Pantai Panjang Pulau Baai
Kota Bengkulu, 3. Diharapkan agar BKSDA Bengkulu meningkatkan kesadaran hukum
kemudian kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup dan kehutanan, 4.
Diharapkan agar Kementerian Lingkup Hidup dan Kehutanan RI menambah anggaran
untuk BKSDA Bengkulu guna tercapainnya kinerja yang lebih maksimal.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Mangrove, Penanggulangan
Item Type: | Thesis (['eprint_fieldopt_thesis_type_ut' not defined]) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law Science |
Depositing User: | irma rohayu |
Date Deposited: | 18 Jul 2024 04:35 |
Last Modified: | 18 Jul 2024 04:35 |
URI: | https://repository.unib.ac.id/id/eprint/19033 |