TINJAUAN YURIDIS PENYELAMATAN BANK GAGAL MELALUI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN KEWENANGAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN LANGKAH�LANGKAH PENANGANAN PERMASALAHAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Penyelamatan bank gagal merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki LPS
yang diatur dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2020, namun dalam prosesnya
LPS belum maksimal dalam menjalankan perannya, tentu saja hal itu akan sangat
membahayakan stabilitas sistem keuangan nasional apabila terjadi saat keadaan
kerisis keuangan, maka dari itu pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 untuk menambah kesaktian LPS dalam
Penanganan bank gagal selama masa krisis akibat pandemic Covid-19. Judul
Penelitian, “Tinjauan Yuridis Penyelamatan Bank Gagal Melalui Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Kewenangan
Lembaga Penjamin Smpanan Dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah
Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan”. Tujuan penelitian ini,
yaitu: (1) Menjelaskan dan menggambarkan bagamana penyelamatan bank gagal
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2020. (2) Menjelaskan dan
menggambarkan Bagamana kelemahan-kelemahan Penyelamatan bank gagal
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2020. Metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil
penelitian, (1) Upaya penyelamatan ialah dengan menambah fleksibilitas pemilihan
opsi penanganan bank gagal tidak berdampak sistematik dengan harapan dapat
mengurangi bank di likuidasi (2) Beberapa kelemahan teridentifikasi, termasuk
masalah dalam pembuatannya, seperti penggunaan Peraturan Pemerintah (PP) dari
pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Terjadinya
disharmoni hukum, kurang efektif, dan dalam penerapanya berpotensi
menyebabkan kerugian negara secara tidak langsung.
Kata Kunci: Lembaga Penjamin Simpanan, Penyelamatan Bank Gagal.