KEDUDUKAN SEKRETARIS KABINET DALAM MENYAMPAIKAN PERMOHONAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PRESIDEN TERHADAP RANCANGANPERATURAN MENTERI/KEPALA LEMBAGA

Sekretaris Kabinet dalam menyampaikan permohonan pemberian persetujuan
Presiden terhadap rancangan peraturan menteri/kepala lembaga sejalan dengan
tugas dari fungsi Sekretaris Kabinet yang terdapat dalam Pasal 3 huruf h Peraturan
Presiden Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Sekretariat Kabinet. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalis kewenangan yang ada di Sekretaris Kabinet dalam
menyampaikan permohonan pemberian persetujuan Presiden terhadap rancangan
peraturan menteri/kepala lembaga dan persetujuan Presiden terhadap Proses
pembentukan peraturan perundang – undangan di Indonesia serta pertanggung
jawabannya. Metode penelitan yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis
normatif dan menggunakan dengan pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pemberian
persetujuan Presiden menimbulkan panjangnya alur birokrasi dalam pembentukan
peraturan perundang – undangan. Karenanya proses tersebut didapatkan setelah
melalui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang
dilakukan di Kementrian Hukum dan Ham dan persetujuan Presiden merupakan
kewenangan Atributif yang ada pada Presiden dilaksanakan oleh pelaksannya
Sekretaris Kabinet ialah telaah kajian administratif dalam rangka melaksanakan
kewenangan yang ada pada Presiden. Kewenangan dalam melakukan proses
evaluasi kajian terhadap pemberian rekomendasi persetujuan Presiden terhadap
Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga,bila terjadinya penolakan atau
persetujuan Presiden terdapat di Sekretaris Kabinet. Nantinya Sekretaris Kabinet
memberikan terhadap Persetujuan Presiden yakni Persetujuan Presiden, Penolakan
Presdien serta arahan kebijakan lain. Hal ini Selayaknya yang harusnya
dioptimalkan dalam pembentukan Peraturan Menteri yaitu adanya Proses
Penghamonisasian di Kemenkumham agar tidak menimbulkan proses yang
panjang dalam pembentukan peraturan perundang – undangan di Indonesia.
Kata Kunci : Sekretaris Kabinet, Harmonisasi, Peraturan Menteri