KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PARTAI POLITIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 757/PDT.G/2022/PN JKT.PST)

Sesuai ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat
dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Perwujudan kedaulatan rakyat
dilaksanakan melalui pemilihan umum (Pemilu) yang merupakan sarana
kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin. Partai Rakyat Adil Makmur (Prima),
"Status tidak memenuhi syarat.” Partai Prima mengajukan gugatan ke Bawaslu
kemudian dikabulkan untuk melakukan perbaikan. Partai Prima tetap dinyatakan
tak memenuhi syarat dalam verifikasi administrasi ulang Partai Prima oleh KPU.
Lalu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Putusan
dari PTUN tetap tidak mengabulkan gugatan Partai Prima. Partai Prima kemudian
mengajukan gugatan perdata ke PN Jakpus dengan salah satu petitum agar KPU
menunda dan mengulang tahapan pemilu dari awal dan dikabulkan. Yang
dibatalkan melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif
dari hasi penelitian ini dapat di simpulkan: 1)Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
dengan Putusan Nomor 757/Pdt.G/2023/PN. JKT.PST. tidak berwenang untuk
mengadili sengketa partai politik dan sengketa pemilu, yang bukan merupakan
kompetensi absolutnya. 2) Putusan PN dalam salah satu amar putusannya
menyatakan untuk menunda pemilu 2024 dan tidak dapat di ikuti karena telah
jauh keluar dari kompetensi absolut. Penundaan pemilu hanya bisa dilakukan
apabila negara dalam keadaan darurat seperti bencana dan perang.
Kata Kunci : Kewenangan, Putusan, Pemilu, Pengadilan