PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Perlindungan data pribadi di Indonesia sebelum disahkan Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2022 tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan di berbagai
sektor, misalnya dalam Undang-Undang HAM, Undang-Undang Administrasi
Kependudukan, dan Undang-Undang ITE. Meskipun telah diakomodir dalam
peraturan undang-undangan, kasus kebocoran data pribadi di Indonesia masih
menuai polemik sehingga untuk mengatasinya dibentuklah Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Berdasarkan
uraian tersebut, menjadi pertanyaan bagaimana perlidungan data pribadi
berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum dan sesudah disahkannya UU
PDP? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang
menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa (1) perlindungan data pribadi yang diatur dalam berbagai peraturan
perundang-undangan belum bisa memberikan bentuk perlindungan yang jelas
sehingga diperlukan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan data
pribadi secara khusus, dan (2) perlindungan data pribadi dalam UU PDP sudah
memberikan jaminan perlindungan, hanya saja belum terdapat peraturan lanjutan
mengenai lembaga dan mekanisme perlindungan data pribadi. Diharapkan
pembentukan peraturan pelaksana terkait dengan perlindungan data pribadi agar
segera diselesaikan guna memberikan kejelasan terhadap pelaksanaan UU PDP.
Kata kunci: Data Pribadi, Perlindungan Data Pribadi, Sanksi, Undang�Undang PDP