TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan
informasi yang terkait dengan aktifitas pengolaan sumber publik kepada pihak
yang membutuhkan yaitu masyarakat. Badan Usaha Milik Desa merupakan salah
satu badan publik yang harus melaksanakan transparansi.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana
transparansi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Merigi
Kabupaten Kepahiang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan
teknik wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.
Sumber data merupakan data primer dan data sekunder. Data primer yang
digunakan dalam penelitian yaitu hasil wawancara dengan Kepala Desa
(Komisaris BUMDes), Ketua BPD (Penasehat BUMDes), Direktur BUMDes,
Masyarakat dan Kasi Pemberdayaan Ekonomi BUMDes Kabupaten Kepahiang,
dan data sekunder berupa dokumen terkait pengelolaan BUMDes. Metode analisis
data dilakukan dengan teknik analisis melalui proses reduksi data, penyajian data,
dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi data. Teknik keabsahan data pada
penelitian ini menggunakan uji credibility dengan teknik triangulasi sumber data
dan triangulasi metode.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan transparansi dalam
pengelolaan BUMDes di Kecamatan Merigi belum maksimal. Untuk ketersedian
dan aksesbilitas dokumen BUMDes BATAM dan BUMDes Maju Bersama sudah
menyediakan dokumen keuangan, regulasi yang digunakan, arsip surat, dan daftar
hadir musyawarah BUMDes, dan BUMDes Sejahtera hanya menyediakan catatan
keuangan dan absen musyawarah pergantian kepengurusan. Semua dokumen pada
BUMDes Maju Bersama dan BUMDes BATAM dapat diakses sedangkan BUMDes Sejahtera tidak memberikan akses kepada masyarakat atau pihak luar.
Untuk kejelasan dan kelengkapan informasi BUMDes BATAM, BUMDes Maju
Bersama dan BUMDes Sejahtera belum lengkap dalam memberikan informasi
keuangan BUMDes. BUMDes Maju Bersama hanya menyediakan laporan
konsolidasi 2017 dan 2018 serta catatan penjualan terbaru, BUMDes BATAM
hanya menyediakan laporan arus kas 2019 dan catatan penjualan terbaru,
BUMDes Sejahtera hanya menyediakan catatan penjualan 2020. Untuk
keterbukaan proses BUMDes Maju Bersama dan BUMDes BATAM
melakukannya dengan rutin melaksanakan rapat dan Musyawarah Desa Laporan
Pertanggung Jawaban untuk menjelaskan mengenai keadaan BUMDes dan
melaporkan laporan pertanggunng jawaban dalam pengelolaan keuangan satu
tahun terakhir. BUMDes Sejahtera melakukan keterbukaan proses hanya dengan
perangkat desa. Untuk kerangka regulasi yang menjamin transparansi, BUMDes
Maju Bersama, BUMDes BATAM dan BUMDes Sejahtera dalam pengelolaannya
menggunakan Peraturan Desa tentang BUMDes dan AD/ART BUMDes masing
masing. Didalam aturan yang digunakan ketiga BUMDes telah dijelaskan bahwa
dalam pengelolaan harus menggunakan prisip atau asas transparansi tetapi dalam
implementasinya BUMDes BATAM dan BUMDes Maju Bersama sudah
menerapkan tetapi belum maksimal dan BUMDes Sejahtera belum menerapkan
prinsip atau asas transparansi.