KEWENANGAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023

Perkembangan ketatanegaraan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan
pemerintahan yang baik bagi kesejahteraan masyarakat pada dasarnya ditujukan
atas dasar otonomi daerah bagi Pemerintahan Daerah yang berfokus pada
penyelenggaraan fungsi desentralisasi dan tugas pembantuan. Adanya asas
otonomi yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah tersebut hakikatnya
tidak hanya berfokus pada konsep kebijakan yang bersifat umum semata,
melainkan berfokus pada konteks kebijakan utama yang bersifat strategis dan
menyangkut kepentingan hidup secara fundamental bagi masyarakat. Dalam hal
ini, masyarakat Indonesia yang sebagian besar merupakan nelayan memfokuskan
mata pencahariannya pada lingkup wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K)
membutuhkan perlindungan dari Pemerintah selaku penyelenggara pembentukan
kebijakan untuk memberikan kepastian hukum atas terjaganya lingkungan
ekosistem sehingga masyarakat nelayan dapat mempertahankan penghasilan
utamanya. Oleh karena itu, penulis menganggap perlu adanya penelitian yang
membahas terkait upaya pengawasan terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Cipta Kerja dengan tujuan untuk menilik sebagaimana ketentuan tersebut merubah
konsep dasar pengawasan sebagai wujud perlindungan yang diberikan oleh
Pemerintah kepada masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.
Adapun rumusan masalah yang pertama yakni bagaimana kewenangan
pengawasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah terhadap pengelolaan dan
pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pasca disahkannya Undang�Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan kedua bagaimana implikasi terhadap
Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Hasil yang
didapatkan adalah Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan konkret
berkenaan dengan pegawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disebabkan
adanya peralihan kewenangan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
juga memiliki implikasi berupa adanya perubahan struktur organisasi dan
perubahan satuan kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan, khususnya Dinas
Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu.
Kata Kunci : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah Daerah.