PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN DI KAWASAN SEMPADAN PANTAI OLEH KEGIATAN TAMBAK UDANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2012-2032

Sempadan pantai merupakan daratan sepanjang tepian pantai yang dikuasai
oleh negara dan dilindungi keberadaannya. Dalam kawasan sempadan pantai
dilarang melakukan pembangunan fisik yang dapat menimbulkan kerusakan
terhadap lingkungan, hal tersebut diatur dalam Pasal 35 huruf l UU No.1 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, akan tetapi pada
fakta di lapangan terdapat dua perusahaan tambak udang yang berada dalam
kawasan sempadan pantai Kabupaten Bengkulu Tengah, yaitu CV. Kilau Samudera
dan PT. Bengkulu Sukses Lestari Akuakultur. Berdasarkan Pasal 49 huruf a Perda
RTRW Kabupaten Bengkulu Tengah telah mengatur bahwasannya kawasan
sempadan pantai ditetapkan dengan jarak minimal 100 m dari titik pasang air laut
tertinggi dan untuk kondisi pantai yang curam maka ditetapkan dengan jarak
proporsional terhadap kondisi fisik pantai. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam
skripsi ini yaitu Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran di kawasan
sempadan pantai oleh kegiatan tambak udang di wilayah Kabupaten Bengkulu
Tengah dan Apa hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran
di kawasan sempadan pantai oleh kegiatan tambak udang di wilayah Kabupaten
Bengkulu Tengah. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, peneliti
menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan mengumpulkan data
menggunakan cara observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian yang dilakukan
diketahui bahwasannya dilakukan penegakan hukum administrasi, perdata, dan
pidana dan terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan yaitu faktor penegak
hukum, faktor perusahaan, dan faktor masyarakat.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Sempadan Pantai, Tambak Udang, Kecamatan