ANALISIS PEMBATALAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI LUNAS YANG DIDAHULUI UTANG PIUTANG DAN AKIBAT HUKUM BAGI NOTARIS/PPAT (Studi Kasus Putusan PN Surakarta Nomor. 115/Pdt.G/2017/PN. Skt)

Perjanjian Pengikatan Jual Beli adalah salah satu akta autentik yang dibuat oleh
notaris. Sebagai bentuk peralihan hak atas tanah, PPJB tidak boleh didahului oleh
utang piutang yang berbeda konstruksi hukumnya. Jika PPJB terbukti dilandasi oleh
utang piutang, maka PPJB dan akta-akta berikutnya dapat dinyatakan tidak sah, cacat
hukum dan berakibat batal demi hukum. Rumusan masalah tentang bagaimana
pembatalan perjanjian pengikatan jual beli lunas yang didahului utang piutang sesuai
putusan PN Surakarta Nomor. 115/Pdt.G/2017/PN.Skt dan bagaimana akibat hukum
yang timbul bagi notaris/PPAT atas pembatalan perjanjian pengikatan jual beli lunas
yang didahului utang piutang sesuai putusan PN Surakarta Nomor.
115/Pdt.G/2017/PN. Skt. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pembatalan
perjanjian pengikatan jual beli lunas yang didahului utang piutang oleh Hakim
Pengadilan Negeri sesuai putusan PN Surakarta Nomor. 115/Pdt.G/2017/PN.Skt.
Untuk menganalisis akibat hukum yang timbul bagi notaris/PPAT atas pembatalan
perjanjian pengikatan jual beli lunas yang didahului utang piutang oleh Hakim
Pengadilan Negeri sesuai putusan PN Surakarta Nomor. 115/Pdt.G/2017/PN. Skt.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil
penelitian bahwa akta-akta yang dibuat notaris dan PPAT memang mengandung
perbuatan melawan hukum, sehingga tidak memenuhi teori kepastian hukum meskipun
sifatnya autentik. Surat Pengakuan Pinjaman adalah dasar perikatan, sehingga tanah
wajib dikembalikan kepada Adiyanto. Perbuatan Melawan Hukum oleh Ricky Fajar
Adi Putra juga tidak memenuhi teori perjanjian agar perjanjian utang-piutang itu
dilaksanakan sebelum dibuat perikatan lainnya. Meskipun Majelis Hakim telah tepat
dalam memberikan putusan terhadap yuridis aktanya, namun putusan ini tidak
memenuhi asas keadilan bagi notaris dan PPAT. Melalui teori keadilan Plato sebagai
grand theory, maka notaris dan PPAT tidak layak menjadi Tergugat yang dinyatakan
melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga diwajibkan mengganti kerugian.
Kedudukan notaris dan PPAT adalah sebagai pejabat umum yang menuangkan
kehendak para pihak ke dalam akta autentik, seperti kedudukan Kepala Kantor
Pertanahan Kota Surakarta sebagai Turut Tergugat.
Kata Kunci : Utang-Piutang, Jual-Beli, Pembatalan Akta Autentik