ANALISIS TINGKAT PENERAPAN DAN KUALITAS WEBSITE E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat implementasi
dan kualitas website e-government dengan penilaian fitur, transparansi,
akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi pada pemerintah provinsi di Indonesia.
Pengukuran aspek-aspek untuk menilai kualitas website e-government dalam
penelitian ini menggunakan skoring dengan memberikan skor tertentu yang
mengacu kepada analisis skala penilaian. Rumus perhitungan bobot skor yaitu
jumlah hasil skoring website pemprov/Total skor ×100%. Setelah diperoleh bobot
skor, lalu dilakukan penilaian sesuai persentase penilaian kualitas website e
government yaitu tidak, kurang, cukup berkualitas atau berkualitas. Dalam
penelitian ini peneliti menganalisis tingkat penerapan website e-government pada
pemerintah provinsi di Indonesia mengacu pada Instruksi Presiden No. 3 Tahun
2003. Presiden memaparkan ada 4 tingkatan penerapan website e-government
yaitu persiapan, pematangan, pemantapan, dan pemanfaatan. Pendekatan studi
yang digunakan adalah menggunakan meyode analisis isi kuantitaif. Dokumentasi
dan kepustakaan pada e-government website 34 provinsi digunakan untuk proses
pengumpulan data menggunakan teknik analisis skoring.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
isi (content analysis) dengan melakukan skoring dari masing masing unit analisis
sesuai penilaian aspek kualitas pada website e-government yaitu dari segi konten
penilaian fitur, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efesiensi. Dan
mengklasifikasikan hasil kunjungan ke website e-government ke dalam model 4
tingkatan yaitu tingkatan persiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 34 website e-government yang diteliti
terdapat 5 website pemerintah provinsi yang memenuhi kategori berkualitas. Dan
pada penelitian tingkat penerapan e-government disimpulkan pada tingkatan
ketiga (pemantapan) adalah tingkatan yang paling banyak dicapai yaitu sejumlah 28 website pemerintah provinsi. Tingkatan keempat (pemanfaatan) adalah tingkat
tertinggi
hanya website Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan
mempertimbangkan bahwa Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 adalah cikal bakal
pengembangan e-government di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Indonesia
tergolong berkembang dalam perkembangan e-government. Dengan begitu, ada
ruang bagi akademisi dan pemerintah untuk mempelajari faktor-faktor memajukan
e-government di Indonesia.
Kesimpulan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan terhadap 34
website e-government Pemerintah Provinsi di Indonesia, hanya 5 website yang
memperoleh kategori berkualitas yaitu Provinsi Banten, Jawa Barat, Daerah
Istime Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa penerapan e-government Pemerintah Provinsi di Indonesia
masih bergerak lambat. Hal ini terbukti dari penilaian terhadap e-government
website yang masih berada pada tahapan pematangan dan pemantapan. Implikasi
dari penelitian yaitu memperkuat teori media baru, bahwa e-government
merupakan implementasi dari teori tersebut dan pemerintah provinsi di Indonesia
harus bisa menggunakan e-government secara lebih maksimal. memiliki
Keterbatasan yaitu penelitian ini menggunakan website sebagai sumber utama
dan mengasumsikan bahwa seluruh kekayaan informasi provinsi telah
disampaikan selengkapnya di website. Asumsi ini menjadikan peneliti
memiliki keterbatasan dalam mengeksekusi indikator, indikator yang bersifat
internal dan teknis tidak dapat dilakukan. Saran bagi penelitian mendatang,
agar memperluas penelitian yang tidak hanya terbatas pada website sebagai media
e-government namun media lainnya.