PEMANFAATAN FASILITAS PEMERINTAH DAN TEMPAT PENDIDIKAN SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023 PERIHAL TEMPAT BERKAMPANYE

Permohonan pengujian penjelasan Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang�Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dianggap merugikan hak konstitusional dari
pemohon, melalui putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 mahkamah konstitusi
memberikan putusan mengabulkan Sebagian permohonan pemohon dengan
memberikan penegasan terkait larangan tempat yang dapat digunakan untuk
kampanye, hal ini kemudian menimbulkan masalah terkait larangan penggunaan
tempat untuk kampanye setelah putusan tersebut dan idealnya larangan itu.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa larangan
penggunaan tempat setelah putusan mahkamah konstitusi ialah memberikan
penegasan terkait larangan tempat yang dapat digunakan untuk kampanye, yakni
dengan larangan secara total untuk tempat ibadah dan perbolehan untuk tempat
Pendidikan dan fasilitas pemerintah yang dapat dipergunakan sepanjangan
mendapatkan izin penanggung jawab tempat. Selain itu, melihat dari pemahaman
fasilitas pemerintah tempat berlangsungnya birokrasi yang sebagian besar diisi oleh
ASN (PNS dan PPPK) yang dalam Undang-Undang menegaskan untuk netral dan
tidak terlibat poltik praktis maka idealnya fasilitas pemerintah dapat dilarang secara
total sebagaimana tempat ibadah.
Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Tempat Kampanye, Pemilu