PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA BENGKULU

Kekerasan seksual merupakan salah satu kejahatan yang angka kasusnya
setiap tahun mengalami peningkatan. Sepanjang tahun 2020 diketahui Provinsi
Bengkulu menempati urutan ke-4 angka kekerasan seksual tertinggi di Pulau
Sumatera. Berdasarkan data catatan Satreskrim Polresta Bengkulu terhitung dari
tahun 2020 hingga tahun 2022 sudah tercatat sebanyak 101 kasus kekerasan
seksual yang mecakupi kasus perkosaan, menyetubuhi anak, melarikan anak, dan
inces. Kekerasan Seksual memiliki dampak negatif salah satunya adalah korban
akan mengalami gangguan psikologis yang berupa gangguan emosi, gangguan
perilaku, maupun gangguan kognisi. Oleh karena itu perlu dikaji lebih lanjut
mengenai Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Bengkulu.
Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya dan
faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual di
Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode penelitian hukum empiris. Jenis penelitian yang digunakan bersifat
deskriptif dan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kota Bengkulu, menunjukkan bahwa
Polresta Bengkulu, Dinas Sosial Kota Bengkulu, DP3AP2KB Kota Bengkulu,
dan PUPA Kota Bengkulu melakukan upaya preventif dan represif dalam
menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual, sedangkan faktor-faktor yang
menghambat dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual di Kota
Bengkulu adalah faktor penegakan hukum, dan faktor sarana prasarana atau
fasilitas hukum. Instansi dan yayasan yang menanggulangi tindak pidana kekersan
seksual melakukan upaya preventif seperti sosialisasi ke sekolah dan kelurahan
serta upaya represif setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi dengan
menjatuhkan sanksi sesuai prosedur yang berlaku. Diharapkan pihak yang
menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual melakukan sosialisasi tidak
hanya kepada perempuan dan anak saja tetapi laki-laki juga harus mengikuti
sosialisasi tersebut dan pemerintah diharapkan menambah tenaga kerja di instansi
yang menangani kasus kekerasan seksual.
Kata Kunci : Penanggulangan, Kekerasan Seksual, Bengkulu