KUALITAS WEBSITE PEMERINTAH DAERAH di PULAU SUMATERA DALAM MENUNJANG TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus pada Website Pemerintah Daerah di Sumatera)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kualitas
website pemerintah daerah dari segi penilaian fitur, transparansi, akuntabilitas,
efektivitas dan efisiensi yang ada pada seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan
teeri stakeholder. Metode pengumpulan data adalah data sekunder dengan cara
membuka, melihat, dan mengamati serta melakukan penilaian pada masing
masing website pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera yang mana jumlah
pemerintah daerah sebanyak 154 yang terdiri dari 120 kabupaten dan 34 kota.
Teknik analisis data menggunakan metode skoring yang apabila ada diberi nilai 1
dan jika tidak ada diberi nilai 0. Adapun penilaian yang digunakan adalah
penilaian fitur, Transparansi, Akuntabilitas, Efektifitas, dan Efisiensi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil penilaian (1) fitur rata rata dari
keseluruhan website Kabupaten/kota Se- Sumatera telah baik dilihat dari penilaian
bobot persentase yang dihasilkan.sebesar 57%. (2) transparansi ini rata-rata
kabupaten/kota belum memenuhi transparansi yang sempurna yaitu hanya sebesar
26%. (3) hasil penilaian akuntabilitas rata-rata kabupaten/kota memiliki
persentase 33%. (4) hasil penilaian efektifitas, rata rata seluruh kabupaten, kota
yang ada disumatera memperoleh persentase 57%. (5) hasil penilaian efesiensi
rata rata seluruh kabupaten, kota yang ada disumatera memperoleh persentase
60%.
Implikasi dari penelitian ini yaitu (1) secara teoritis yakni tiga tema utama
yang didapat dari hasil analisis data ini yaitu e-government yang merupakan
platform dalam penyampaian dokumen-dokumen yang bertujuan untuk
keterbukaan informasi. Pengelolaan keuangan daerah yang merupakan proses
yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang mana hasilnya harus dibuka ke
publik, karena pengelolaan keuangan daerah tujuannya yaitu untuk kepentingan
masyarakat luas. Transparansi merupakan keterbukaan informasi kepada publik
yang memberikan kemudahan bagi publik dalam mengakses informasi tersebut.
(2) secara praktis pemerintahan daerah harus memiliki kesadaran untuk
mengungkapkan informasi pengelolaan keuangan daerah melalui website, masih
banyak komponen-kompone yang belum diungkapkan oleh pemerintah daerah,
belum ada pemerintah daerah yang menyediakan dokumen-dokumen tahapan pengelolaan keuangan daerah dengan semua indikatornya, masih ada
pemerintahan daerah yang tidak memberikan akses kepada masyarakatnya, Untuk
meningkatkan transparansi berbasis website, pemerintahan pusat dan kementerian
dalam negeri harus merumuskan dan mengawasi proses pengelolaan keuangan
daerah untuk menerapkan transparansi yang memudahkan masyarakat dalam
mengakses informasi tersebut.
Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yakni beberapa pemerintahan
mengunci website pemerintahaannya sehingga ketika masyarakat/publik ingin
mengaksesnya harus menggunakan username dan password dan pemerintahan
daerah tidak mengupdate informasi terbaru sehingga data yang tersedia di website
terbatas. Berdasarkan hal tersebut maka disarankan bagi peneliti selanjutnya,
untuk mencari alternatif website yang lain yang berkaitan dengan informasi
tentang fitur, transparansi, akuntabilitas, efektifitas, dan efesiensi jika ada. Dan
disarankan untuk pemerintah provinsi/kota agar membuka akses website nya
sehingga bisa diakses oleh publik serta diharapkan pemerintah daerah melakukan
update data pengelolaan informasi tentang fitur, transparansi, akuntabilitas,
efektifitas, dan efisiensi secara berkala, sehingga data yang ada menggambarkan
kondisi terkini.