PERBANDINGAN SISTEM HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN FINLANDIA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan
pemberantasan tindak pidana korupsi yang ditinjau dari tiga komponen sistem
hukum yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Penelitian ini
penting dilakukan mengingat angka korupsi di Indonesia yang selalu meningkat
setiap tahunya yang berbeda dengan Finlandia yang justru selalu bertahan di
posisi atas sebagai negara yang bersih dari korupsi. Dalam sistem hukum pidana
Indonesia khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat
beberapa ketentuan pokok yaitu pada KUHP sebagai ketentuan dasar yang sudah
tidak berlaku lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 dan
dirubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan
tindak pidana korupsi. Dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
dapat dilihat melalui komponen sistem hukumnya baik dari segi substansi hukum,
sruktur hukum, maupun budaya hukumya. Demikian juga halnya dengan
Finlandia pengaturan tentang pemberantasan korupsi dapat dilihat di Code Penal
Finlandia hanya saja Finlandia tidak memiliki undang-undang khusus yang
mengatur tentang tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan sifat deskriptif.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekaan perundang�undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil dari penelitian ini adalah Indonesia
dan Finlandia sama-sama tidak memberikan defenisi secara jelas dalam terhadap
yang disebut sebagai korupsi sehingga dalam memahami korupsi perlu dilihat
unsur-unsur yang dimuat dalam pasal-pasalnya, jenis sanksi yang diberikan juga
memiliki kemiripan yakni terdapat sanksi pidana penjara dan pidana denda
dengan batasan minimum dan maximum. Kendati demikan kedua negara ini
memiliki perbedaan yang sangat siginifikan mulai dari peraturan dan lembaga
yang berwenang di Finlandia tidak terdapat Undang-Undang maupun lembaga
khusus dalam menangani tindak pidana korupsi, jenis-jenis korupsi, jenis sanksi
dan lamanya serta besarnya sanksi, di Indonesia dalam kasus tertentu dapat
diterapkan pidana mati. Di Finlandia terdapat sanski administratif sebagai sanksi
tambahan. Perbedaan dalam proses pelaksanaan pemidanaan dan perbedaan dalam
budaya hukum. Pemberantasan korupsi di Finlandia sangat dipengaruhi oleh
budaya hukumnya yang dimulai dari dunia pendidikan.
Kata Kunci : Perbandingan Hukum, Pemberantasan tindak pidana korupsi,
Pertanggungjawaban pidana.