PENGATURAN PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DITINJAU BERDASARKAN SEJARAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Tuntutan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa yang diutarakan oleh para
Kepala Desa se-Indonesia akhirnya diterima dan menjadi salah satu poin revisi
Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Desa (UU Desa) yang saat ini sedang
disusun oleh DPR RI dan Pemerintah. Banyak pro dan kontra yang timbul dari
ketentuan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa yang tertuang di dalam UU No.
3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Desa ini. Tujuan penelitian ini
adalah 1) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan masa jabatan Kepala Desa
ditinjau berdasarkan sejarah peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan 2)
Untuk mengetahui apa dasar pertimbangan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa
yang diatur di dalam UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU
Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, berdasarkan sejarah peraturan
perundang-undangan di Indonesia, pengaturan tentang masa jabatan Kepala Desa
selalu berubah-ubah, mulai dari era pemerintahan orde lama hingga era pasca
reformasi seperti saat ini tercatat, ada 5 undang-undang yang di dalamnya mengatur
tentang masa jabatan Kepala Desa. Kedua, dasar pertimbangan perpanjangan masa
jabatan Kepala Desa di dalam revisi UU Desa adalah bahwa perpanjangan masa
jabatan Kepala Desa saat ini merupakan aspirasi Kepala Desa se-Indonesia,
perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dapat meredam konflik/dinamika politik
pasca Pilkades, pembangunan desa menjadi lebih efektif serta dapat mengurangi
beban APBN dan APBD. Akan tetapi perpanjangan masa jabatan Kepala Desa juga
berpotensi mengakibatkan kerugian bagi kesejahteraan masyarakat desa. Oleh
sebab itu perlu adanya penetapan masa jabatan Kepala Desa yang tepat dan
proporsional ke depannya dengan menerapkan prinsip pembatasan kekuasaan
pemerintah.
Kata Kunci: Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, Peraturan Perundang�Undangan, Rancangan Undang-Undang, Pembatasan Kekuasaan Pemerint