Analisis Tentang Proses Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja resmi disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023
melalui Rapat Paripurna ke-19 masa sidang ke IV DPR yang sebelumya
diterbitkan pada 30 Desember 2022 oleh Presiden. Berdasarkan Pasal 22 UUD
ayat (1) perpu harus disahkan pada masa persidangan yang berikut, jatuh pada
Masa Persidangan ke 3 yaitu pada 10 Januari sampai 16 Februari 2023. Penelitian
ini bertujuan untuk (1) mengetahui Pengesahan perpu Nomor 2 Tahun 2022
Menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ditinjau Berdasarkan Pasal 22
UUD 1945. (2) mengetahui upaya hukum terhadap pengesahan perpu Nomor 2
Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
yang bertentangan dengan Pasal 22 UUD 1945. Penelitian ini menggunakan
metode penelitian hukum normatif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan
bahwa, pertama secara prosedural pengesahan perpu Nomor 2 Tahun 2022
menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 22
UUD secara formil. Selain itu alasan hal ihwal dan kegentingan memaksa tidak
sesuai dengan landasan keabsahan penerbitan perpu dan tidak menjawab putusan
mk sebelumnya. Kedua upaya hukum terhadap ketidaksesuaian tersebut adalah
dengan pengujian formil baik segi prosedural pembentukan peraturan perundang�undangan serta syarat keabsahan Hal ihwal dan kegentingan memaksa dalam
perpu tersebut.
Kata Kunci: PERPU, Cipta Kerja, Persidangan yang Berikut, DPR