PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Beberapa tahun terakhir banyak ditemukan pelanggaran pada kawasan
jalur hijau, taman, dan tempat umum lainnya di Bengkulu Tengah yang dilakukan
oleh pihak-pihak tertentu yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14
Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Salah satu
pelanggarannya yaitu membuka warung remang-remang, menyediakan wanita
malam dan menjual minuman alkohol. Oleh karena itu penegakan hukum terhadap
pelanggaran di kawasan jalur hijau sangat diperlukan. Agar tidak semakin banyak
yang melakukan pelanggaran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana
upaya dan apa yang menjadi hambatan Satpol PP sehingga tidak menutup tempat�tempat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatas asusila sesuai dengan
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 di Kabupaten Bengkulu Tengah. Metode
penelitian yang digunakan adalah hukum empiris yang kemudian dianalisis secara
kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan hukum
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sudah dilaksanakan oleh Satpol
PP, Namun belum secara maksimal dikarenakan Peraturan Daerahnya belum jelas
dan belum detail membahas poin-poin yang ada didalamnya. Faktor penghambat
yang dialami dalam upaya penegakan hukum adalah sanksi hukumnya belum
jelas, minimnya sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana dan
minimnya kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban
umum.
Kata Kunci : Jalur Hijau, Ketertiban Umum, Peraturan Daerah