PELAKSANAAN HAK SEWA PEMAKAIAN “HARTA PUSAKA TINGGI” MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Pelaksanaan Hak Sewa Pemakaian harta pusaka tinggi di dalam Hukum
Adat Minangkabau dimanfaatkan oleh ibu dan anak kemenakan perempuan dalam
menggarap tanah pusaka di Minangkabau perempuan diberikan hak dalam
pengelolaan harta pusaka tinggi ini dengan menganut system matrilineal. Harta
pusaka tidak dapat dibagi-bagi kepada siapapun hanya bisa mengelola dan
mengambil keuntungan saja, maka niniak Mamak akan menjaga dan mengawasi
terhadap mengurus tanah pusaka. Tradisi ini di Minangkabau sudah menjadi
amanah dan kebiasaan yang di sampaikan oleh nenek moyang terdahulu. Harta
pewarisan pusaka tinggi ini harta yang tidak bisa dibagi-bagi ataupun dijual karna
berasal dari nenek moyang terdahulu yang belum pasti asal usulnya. Harta pusaka
ini dikelola oleh saudara ibu dan anak kemenakan dalam memakai tanah pusaka
seperti sawah, kebun dll. Pada zaman pada era modern sekarang banyak terjadi
sengketa tanah pusaka tinggi di salah gunakan untuk kepentingan individu dalam
anggota suatu suku, dan banyak anak kemenakan tidak mengizinkan tanah pusaka
dijual, karena harta pusaka tinggi dijual ada 4 alasan terkecuali baru bisa dijual
seperti maik tabuju ditangah rumah, rumah gadang katirisan, gadih gadang alum
balaki, dan pambangkik batang tarandam, dalam keadaan yang mendesak seperti
peristiwa di atas. Tujuan dari penelitian ini yang mana bagi peneliti untuk
mengetahui dan menganalisis pelaksaan hak sewa pakai di Minangkabau di
Kab.Pessel dan menanggapi dari permasalahan dalam permasalahan dalam
penyelesaian hak sewa pemakaian harta pusaka tinggi dalam mengelolah hasil
tanah tersebut. Metode penelitian yang dipakai dengan jenis penelitian hukum
empiris dengan pendekatan sosiologi hukum yang di wawancarai Ketua KAN,
niniak mamak dan masyarakat setempat. Data yang dipakai data primer dan data
sekunder. Metode analisis data pada penelitian ini dipakai metode penelitian
kualitatif, dilihat di daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam Pelaksanaan Hak
Sewa Pemakaian harta pusaka tinggi karena banyak masyarakat menyalah
gunakan harta pusaka tinggi dari beberapa orang dan bagaimana para pemangku
adat dalam menghadapi suatu permasalahan dalam tanah Pusako Tinggi.
Kata Kunci : Hak Sewa Pemakaian, Harta Pusaka Tinggi, Hukum Adat
Minangkabau