KAJIAN PUTUSAN NO. 198/PID.SUS/2020/PN BGL TENTANG PERSETUBUHAN ANAK

Kasus persetubuhan anak di Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor Perkara
198/Pid.Sus/2020/PN Bgl dilakukan oleh seorang ayah tiri pada anak yang masih
berusia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan, pelaku telah melakukan tindak
pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya
dilakukan oleh orang tuanya secara berlanjut. Majelis Hakim menjatuhkan pidana
berupa pidana penjara 12 (dua belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp.
60.000.000.- subsidair 6 (enam) bulan penjara. Hukuman yang dijatuhkan tersebut
dirasa kurang tepat, karena tidak sesuai dengan prinsip filsafat keadilan dalam
Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 dimana terdapat pasal
memberatkan namun hukuman tersebut belum mencapai hukuman maksimal.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hal-hal yang menjadi dasar
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dan menganalisis putusan
tersebut dalam memenuhi hakekat tujuan hukum. Metode penelitian yang
digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, dan menggunakan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian
diketahui bahwa Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor
198/Pid.Sus/2020/PN Bgl tentang Persetubuhan Anak sudah sesuai dengan fakta�fakta dipersidangan tetapi majelis hakim mendapat kekeliruan dalam menjatuhkan
pidana pada pasal yang diperberat. Bahwa Putusan Majelis Hakim dalam perkara
Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Bgl ditinjau dari hakekat tujuan hukum belum ada
aspek kepastian hukum yang jelas dan tidak sesuai dengan aspek kemanfaatan dan
aspek keadilan. Putusan hakim akan dirasakan oleh setiap orang jika putusan
tersebut tidak hanya didasarkan pada undang-undang semata akan tetapi juga
didasarkan pada nilai-nilai dalam masyarakat.
Kata kunci: Tindak pidana, Persetubuhan, Anak, Kepastian, Kemanfaatan,
Keadilan