PENGAWASAN KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN YANG TIDAK SAH OLEH KAPAL PENANGKAP IKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DI KOTA BENGKULU

Nelayan Indonesia yang beroperasi pada wilayah pesisir mayoritas melakukan
kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah dengan menggunakan trawls (pukat
harimau). Padahal kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan jaring trawl
sudah dilarang penggunaannya. Rumusan masalah penelitian ini (1) bagaimana
pelaksanaan pengawasan perikanan terhadap penangkapan ikan yang tidak sah
dengan menggunakan trawl di Kota Bengkulu? (2) apa kendala yang dihadapi
dalam pelaksanaan pengawasan perikanan terhadap penangkapan ikan yang tidak
sah dengan menggunakan trawl di Kota Bengkulu? Penelitian ini adalah penelitian
hukum empiris dengan pendekatan non-doktrinial, dilaksanakan di Pantai Zakat
dan Pantai Malabero Kota Bengkulu. Subjek penelitian adalah Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, Komandan Pangkalan TNI AL
Bengkulu, Direktur Direktorat Polairud Polda Bengkulu dan Kelompok Masyarakat
Pengawas Perikanan Kota Bengkulu. Pengumpulan data melalui wawancara dan
dokumentasi, selanjutnya data diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan alur
model interaktif, meliputi empat langkah: pengumpulan data, reduksi data,
penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian diketahui
bahwa dari pelaksanaan pengawasan perikanan terhadap penangkapan ikan yang
tidak sah dengan menggunakan trawl di Kota Bengkulu tidak terimplementasi
dengan baik. Koordinasi antara DKP Provinsi Bengkulu, Pangkalan TNI AL,
Polairud Polda Bengkulu dan kelompok masyarakat pengawas perikanan belum
maksimal. Masih adanya kepentingan yang saling timpang tindih antara instansi
menyebabkan kurang baiknya koordinasi dalam hal pengawasan. Kendala yang
dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan perikanan terhadap penangkapan ikan
yang tidak sah dengan menggunakan trawl di Kota Bengkulu adalah masalah
struktur organisasi yang menyebabkan koordinasi tidak terlaksana dan budaya
hukum masyarakat yang masih belum baik. Dapat disimpulkan bahwa pengawasan
penangkapan ikan yang tidak sah di Kota Bengkulu belum optimal.
Kata Kunci: Pengawasan, Penangkapan Ikan Yang Tidak Sah, Trawl, Kota
Bengkulu