PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK PINJAMAN FINTECH BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Pinjaman
Fintech Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia”. Adapun tujuan dari penelitian ini
adalah bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen pinjaman online fintech
berdasarkan hukum positif di Indonesia dan mengetahui apa yang menjadi
kelemahan regulasi yang mengatur fintech di Indonesia. Perkembangan usaha Financial
Technology (Fintech) di Indonesia memiliki resiko bagi konsumennya. Maraknya
bisnis fintech seharusnya diikuti dengan upaya perlindungan konsumen. Perlindungan
konsumen fintecht merupakan bentuk kepastian hukum bagi pengguna jasa fintech
agar terlindungi hak-haknya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan
yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum baik primer, sekunder dan atau
tersier. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang
dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder yang meliputi meliputi
surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, atau dokumen resmi yang
dikeluarkan oleh pemerintah. Sebagai payung hukum, pemerintah telah mengeluarkan
peraturan seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Data
Pribadi. Selain itu, OJK sebagai lembaga otoritas jasa keuangan juga telah
mengeluarkan beberapa peraturan yang dapat memberikan perlindungan bagi
konsumen. Belum adanya peraturan komperehensif yang jelas dan tegas, menjadi
kelemahan dalam regulasi usaha fintech di Indonesia.Dari regulasi yang sudah
dikeluarkan pemerintah dan OJK terkait usaha fintech setidaknya telah memberikan
perlindungan hukum bagi penyelenggara dan pengguna bisnis fintech. Namun masih
terdapat kelemahan yang seharusnya dapat segera diperbaiki. Dengan pembentukan
peraturan yang komperehensif yang khusus mengatur bisnis fintech secara jelas dan
tegas, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum maksimal baik bagi
penyelenggara fintech maupun masyarakat sebagai pengguna fintech.
Kata Kunci : Financial Technology, Perlindungan Konsumen, Perlindungan Hukum,
Regulasi, Hukum