ANALISIS BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA: STUDI KASUS PADA DAERAH OTONOMI KHUSUS

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang didukung dengan adanya dana
perimbangan keuangan antara pusat dan daerah menjadi ruang bagi daerah dalam
mengelola keuangan secara mandiri. Sumber-sumber pokok keuangan daerah yang
terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dana perimbangan yang terdiri dari
Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus
(DAK), dan Dana Otonomi Khusus (Dana OTSUS). Dengan adanya beberapa
daerah yang berstatus istimewa/berotonomi khusus seperti Provinsi Papua & Papua
Barat, NAD, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta, Status daerah otonomi khusus
disematkan karena daerah tersebut memiliki latar belakang yang spesifik dan
berbeda dengan daerah lain.
Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK, Dana
OTSUS terhadap Belanja Pemerintah Kabupaten/kota Daerah Otonomi Khusus
Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana
Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Otonomi Khusus berpengaruh
positif signifikan terhadap belanja pemerintah kabupaten/kota. Namun Dana Bagi
Hasil tidak signifikan terhadap belanja pemerintah kabupaten/kota daerah otonomi
khusus.
Saran terhadap pemerintah yaitu: (1) Pemerintah kabupaten dan kota dapat
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan terus menggali sumber -sumber