PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA SECARA BERULANG (ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG NOMOR 2/PEN.DIV/2021/PN KPH JO NOMOR 12/PID.SUS�ANAK/2021/PN KPH )

EVI, WULANDARI and Hamzah, Hatrik and Sudirman, Sitepu (2024) PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA SECARA BERULANG (ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG NOMOR 2/PEN.DIV/2021/PN KPH JO NOMOR 12/PID.SUS�ANAK/2021/PN KPH ). Masters thesis, Universitas Bengkulu.

[thumbnail of Thesis] Text (Thesis)
TESIS LENGKP nn - evi.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).

Download (1MB)

Abstract

Hukum dalam menegakkan ketertiban masyarakat tidak dapat dipisahkan
dari perangkat hukum pidana yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban
masyarakat. Penggunaan hukum pidana berfungsi sebagai upaya terakhir
(ultimum remedium) dalam menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat apabila
instrumen hukum lain sudah dianggap tidak tepat. Penelitian ini fokus pada Studi
Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 2/Pen.Div/2021/PN Kph
dan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kph dengan tujuan untuk memahami (1)
pertimbangan apa yang melatarbelakangi suatu hakim yang menerapkan diversi
kedua bagi pelaku remaja dalam perkara yang berbeda dan (2) bagaimana akibat
hukum yang terjadi bila hakim menerapkan diversi dua kali terhadap anak yang
sama dalam perkara berbeda. Jenis penelitian yang digunakan adalah preskriptif
dengan menggunakan metode Pendekatan Statuta, Pendekatan Konseptual,
Pendekatan Analitik, Studi Kasus, dan Sumber Data Sekunder. Pengumpulan data
meliputi kajian penetapan di Pengadilan Negeri Kepahiang, kajian literatur,
browsing internet, analisis artikel ilmiah, penelaahan skripsi, dan analisis
dokumen. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif normatif, yang
melibatkan pembahasan dan penjabaran berdasarkan norma hukum, aturan, dan
doktrin yang relevan. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa dalam
kondisi tersebut, hakim menilai undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas,
sehingga hakim melakukan penemuan hukum (rechtsvinding). Hakim boleh saja
tidak menghadapi konsekuensi hukum, namun Majelis Pengawas/Mahkamah
Agung disarankan untuk memberikan pelatihan yang lebih intensif kepada hakim
dalam mengambil keputusan yang bijaksana dan adil, khususnya dalam perkara
yang melibatkan anak.
Kata Kunci: Diversi, Analisis Yuridis, Peradilan Pidana Anak

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Postgraduate Program > Magister Hukum
Depositing User: irma rohayu
Date Deposited: 02 Aug 2024 07:28
Last Modified: 02 Aug 2024 07:28
URI: https://repository.unib.ac.id/id/eprint/19387

Actions (login required)

View Item
View Item