PENGANGKATAN ANGGOTA POLRI AKTIF SEBAGAI PELAKSANA TUGAS GUBERNUR MENURUT PERATURAN PERUNDANG�UNDANGAN

Pengangkatan seorang Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur adalah salah satu
wewenang yang dimiliki oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang diatur
dalam Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Diluar Tanggungan
Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota. Peristiwa politik yang sukses mengejutkan publik
tanah air baru-baru ini mengenai Menteri Dalam Negeri mengangkat Polisi yang
masih aktif sebagai Pelaksana Tugas Gubernur. Penelitian ini menganalisis
tentang wewenang Menteri Dalam Negeri dalam hal mengangkat seorang
Pelaksana Tugas Gubernur dan untuk mengetahui Pejabat Polisi yang masih aktif
dapat diangkat menjadi Pelaksana Tugas Gubernur atau tidak oleh Mendagri.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan
pendekatan undang-undang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) harus
memenuhi unsur-unsur syarat yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 74
Tahun 2016 tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan
dalam hal Mendagri mengangkat Polisi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur
adalah bahwa Polisi tidak dapat diangkat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur.
Kata Kunci : Polisi Republik Indonesia, Pelaksana Tugas Gubernur, dan Menteri
Dalam Negeri