Tanggungjawab Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara demokrasi. Landasan
konstitusional penyelenggaraan kekuasaan negara secara demokratis tertuang
dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Artinya, kedaualatan berada ditangan
rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sebagai wujud nyata
pengakuan negara terhadap kedaulatan rakyat ialah dengan melibatkan atau
mengikutsertakan warga negara Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam
menentukan arah kebijakan politik. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan suatu
ajang kontestasi politik, dimana rakyat berperan dalam menentukan arah kebijakan
politik. Akan tetapi masih banyak warga negara Indonesia yang belum sadar akan
hak yang dimilikinya dalam momentum pemilu. Dalam artian, kuantitas partisipasi
politik dalam masyarakat masih terlihat rendah dan ini menjadi indikasi kuat
belum mendalamnya pemahaman warga negara Indonesia mengenai pentingnya
hak politik yang dimiliki. Partai politik mempunyai hubungan erat dengan warga
negara Indonesia yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam momentum
pemilu, yaitu pendidikan politik. Berjalan tidaknya pendidikan politik akan sangat
mempengaruhi partisipasi politik warga negara Indonesia. Partai politik memiliki
tanggungjawab/kewajiban dalam hal menjalankan pendidikan politik. akan tetapi
kewajiban yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tidak
mengatur sanksi bagi partai politik yang tidak melaksanakan pendidikan politik.
Dan juga dalam undang-undang tersebut tidak mengatur bentuk konkrit
pendidikan politik seperti apa yang seharusnya dilaksanakan oleh partai politik.
Hal demikian memberikan peluang bagi partai politik untuk tidak melaksanakan
kewajibannya yang sebagaimana diatur didalam undang-undang. Hal seperti ini
lah yang akan sangat berdampak negatif bagi warga negara Indonesia ketika partai
politik selalu menerjemahkan pendidikan politik menurut partainya masing�masing.
Kata kunci : Negara Demokrasi, Partai politik, Pendidikan politik.