KEDUDUKAN OTONOMI DESA DALAM OTONOMI DAERAH KABUPATEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN UNDANG�UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Otonomi desa merupakan hak, kewajiban dan kewenangan desa dalam
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat desa yang
diakui dan dihormati dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Namun, otonomi desa belum sepenuhnya mendapat pengakuan dan
penghormatan. Otonomi desa belum jelas kedudukannya ketika berhadapan
dengan otonomi daerah kabupaten. Penelitian ini bertujuan, Pertama, untuk
mengetahui dan memahami kedudukan otonomi desa terhadap otonomi daerah
kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Kedua,
untuk mengetahui dan memahami peranan pemerintah daerah kabupaten dalam
pelaksanaan otonomi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan
menggunakan pendekatan historis (historical approach), pendekatan konseptual
(conceptual approach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue
approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan konseptual, otonomi desa dan otonomi daerah
kabupaten merupakan sub sistem NKRI. Namun, otonomi desa dan otonomi
daerah kabupaten diatur dalam undang-undang yang berbeda dengan
kewenangannya yang berbeda pula. Otonomi desa menekankan pada kewenangan
yang berdasarkan hak asal usul, kewenangan yang bersifat lokalitas desa, dan
kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sementara otonomi
daerah kabupaten menekankan pada kewenangan yang dibagi antara pusat,
provinsi, dan kabupaten/kota. Oleh sebab itu, otonomi desa bukanlah bagian dari
otonomi daerah kabupaten, namun, dalam kerangka NKRI desa berada dalam
wilayah administratif kabupaten. Kedua, bahwa peranan pemerintah daerah
kabupaten dalam pelaksanaan otonomi desa berupa pembinaan dan pengawasan
terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dalam menjalankan kewenangannya
sebagai sub sistem NKRI. Namun, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan
oleh pemerintah daerah kabupaten harus dimaknai sebagai pelaksanaan urusan
pemerintahan umum.
Kata Kunci: Otonomi Desa, Otonomi Daerah Kabupaten, Kedudukan
Otonomi Desa