PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN TERUMBU KARANG DI PERAIRAN RAJA AMPAT OLEH KAPAL MV CALEDONIAN SKY DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Indonesia sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia memiliki kekayaan
berupa keanekaragaman hayati dan non hayati yang ada di daratan dan perairan.
Terumbu karang merupakan salah satu keanekaragaman hayati laut yang dilindungi di
Indonesia. Ekosistem terumbu karang merupakan ekosistem yang sangat penting bagi
biota laut karena berfungsi sebagai sumber makanan, tempat perlindungan dari kejaran
pemangsa, tempat pemijahan dan berkembangbiak. Penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui pengaturan penegakan hukum terhadap perusakan terumbu karang yang
terjadi di wilayah perairan di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan untuk mengetahui
langkah hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dan kementerian terkait akibat
perusakan terumbu karang yang terjadi di perairan Raja Ampat oleh Kapal MV
Caledonian Sky pada tahun 2017 yang lalu. Metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian hukum normatif, yaitu dengan menganalisis kasus melalui peraturan
perundangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus
perusakan terumbu karang di perairan Raja Ampat berdasarkan Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat
diterapkan dengan menggunakan perspektif hukum pidana dan perdata, serta dalam
penegakan hukumnya pemerintah juga dapat mengambil langkah hukum dengan
menggunakan peraturan lain seperti Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat dan
dapat juga dengan menggunakan hukum internasional.
Kata kunci: Penegakan Hukum, UUPPLH, Terumbu Karan