KEDUDUKAN HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN LAYANAN UMUM DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

Konsep penyelenggaraan badan layanan umum dapat diterapkan pada perguruan
tinggi negeri. Untuk dapat menjalankan pengelolaan perguruan tinggi negeri�badan layanan umum diperlukan pegawai sebagai sumber daya manusia. Dengan
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara, membagi Pegawai ASN menjadi PNS dan PPPK. Dengan pembagian
tersebut, adanya perbedaan pengaturan hak antara PNS dan PPPK. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Perguruan Tinggi Badan
Layanan Umum ditinjau dari Hukum Posistif Indonesia, dan perlindungan hukum
terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Perguruan
Tinggi Negeri Badan Layanan Umum. Metode penelitian yang digunakan adalah
metode penelitian normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan
untuk memperoleh data sekunder dari bahan-bahan hukum. Pendekatan normatif
dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan atau peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Secara khusus, Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) pada Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum tunduk
pada pengaturan tentang perjanjian kerja yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Upaya perlindungan hukum
bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada Perguruan Tinggi Negeri
Badan Layanan Umum apabila terjadi perselisihan dapat diselesaikan melalui
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
Kata Kunci : Kedudukan, Badan Layanan Umum, Perjanjian Kerja, Perlindungan
Hukum