PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apa sajakah yang menjadi objek
sengketa kepegawaian menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara dan untuk mengetahui lembaga mana saja yang
berwenang menyelesaikan sengketa kepegawaian menurut Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum normatif, dalam penelitian
ini data yang digunakan ialah Bahan hukum primer, sekunder dan data Tersier.
Kemudian data dianalisis secara yuridis kualitatif dengan cara berpikir deduktif�induktif. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan (1)
Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) merupakan bagian dari
Objek Sengketa Kepegawian, yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu Keputusan
Tata Usaha Negara lahir dari penegakan hukum dan Keputusan Tata Usaha
Negara lahir dari penyelengaraan pemerintah seperti SK Pemberhentian Pegawai
atas permohonan sendiri, dan SK Mutasi, pengangkatan PNS (2) Bahwa
Lembaga penyelesaikan sengketa kepegawaian terdapat beberapa tingkatan yang
dapat diselesaikan melalui Upaya Administratif, yang terdiri dari keberatan, dan
banding administratif, yang diajukan kepada atasan pejabat dan badan
pertimbangan ASN. Dalam hal PNS tidak menerima atas penyelesaian banding
oleh Atasan Pejabat, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha
Negara.
Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Kepegawaian.