PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENANGGULANGAN PUNGUTAN LIAR RETRIBUSI PARKIR DI KOTA BENGKULU

Penelitian ini mengenai oknum yang berkedok sebagai juru parkir atau lebih dikenal
dengan juru parkir liar, juru parkir liar ini tidak memiliki legalitas atau tidak memiliki
Surat Perintah Tugas (SPT) guna memungut biaya parkir terhadap masyarakat,
mereka juga menarik biaya parkir ini diluar zonasi parkir legal yang telah di tetapkan
oleh Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. Melalui Peraturan Daerah Kota Bengkulu
Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum,
Pemerintah Daerah Kota Bengkulu telah mengatur sistem perparkiran yang ada di
Kota Bengkulu, dengan adanya peraturan ini maka dapat dijadikan landasan bagi
instansi terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan Kota
Bengkulu untuk berperan dalam menanggulangi pungutan liar retribusi parkir di Kota
Bengkulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan Satuan
Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan dalam menanggulangi pungutan liar
retribusi parkir di Kota Bengkulu saat ini. Penelitian ini adalah penelitian hukum
empiris atau Law in action, penelitian ini menggunakan data primer dan data
sekunder yang diperoleh melalui wawancara langsung maupun studi dokumen. Data
yang diperoleh akan diolah dengan teknik editing dan coding kemudian dianalisis
dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dari
Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan dalam menanggulangi pungutan
liar retribusi parkir di Kota Bengkulu masih kurang maksimal karena banyak nya
hambatan yang dihadapi oleh instansi tersebut. Peran masyarakat sangat dibutuhkan
dalam mengatasi pungutan liar retribusi parkir, karena pungutan liar ini terkadang
terjadi karena kurangnya laporan masyarakat, dan kurangnya kesadaran dari
masyarakat itu sendiri.
Kata Kunci : Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Pungutan liar,
Retribusi parkir