PENERAPAN KETENTUAN BATAS MAKSIMUM KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN MUARA KEMUMU KABUPATEN KEPAHIANG

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat
terpisahkan dengan kehidupan manusia. Karena bagi manusia, tanah merupakan
tempat untuk hidup dan sumber kehidupan. Negara Indonesia merupakan Negara
yang berbentuk agraria, masyarakat Indonesia banya yang bermata pencaharian
sebagai petani masih banyak petani yang tidak mempunyai tanah pertanian akibat
adanya penguasa tanah secara besar-besaran. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui penerapan batas maksimum penguasaan hak atas tanah pertanian
berdasarkan pengunaan kepadatan penduduk dalam batasan maksimum
penguasaan tanah pertanian berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun
1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, tujuannya adalah mengetahui
peran aktif pemerintah dalam pelaksanaan aturan larangan menguasai tanah
pertanian melebihi batas maksimum serta tingkat pengetahuan masyarakat
terhadap aturan tersebut. Tipe peneilitian yang digunakan adalah tipe peneilitian
empiris, dengan melakukan teknik snowball sampling (bola salju) di dua desa
yang diteliti. Setelah dilakukan penelitian kemudian dilakukan perbandingan
dengan aturan-aturan yang terdapat dalam UUPA dan Undang-Undang Nomor 56
Prp Tahun 1960. Data pendukung diperoleh melalui wawancara terhadap Kepala
Desa yang ada di dua Desa yang diteliti, masyarakat yang ada di dua Desa yang
diteliti dan Badan Pertanahan Nasional. Hasil penelitian yang diperoleh adalah
Penerapan batas maksimum penguasaan hak atas tanah pertanian di Kecamatan
Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang secara formal Undang-Undang Nomor 56
Prp Tahun 1960 sudah diterapkan dengan cara memecahkan sertipikat tanah yang
dimilikinya dengan nama anggota keluarga yang lainnya. Tetapi, peran aktif
pemerintah dalam pelaksana aturan larangan penguasaan tanah melebihi batas
maksimum tidak dilaksanakan secara optimal, sehingga belum tercapainya suatu
keadilan agraria di kalangan masyarakat.
Kata Kunci : Tanah pertanian, batas maksimum