PELAKSANAAN PENGAWASAN PERIKANAN TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWLS) DI KOTA BENGKULU

Penelitian ini mangkaji mengenai Pelaksanaan Pengawasan Perikanan Terhadap
Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Di Kota
Bengkulu dalam pelaksanaannya di masyarakat. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 dikaji karena tidak sesuai antara fakta yang
terjadi dalam masyarakat dengan aturan yang berlaku tidak sejalan, sehingga
menyebabkan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 2 Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan menjelaskan fakta yang
terjadi dan juga mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi penghambat
Pelaksanaan Pengawasan Perikanan Terhadap Larangan Penggunaan Alat
Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) di Kota Bengkulu. Penggunaan alat
penangkapan ikan Pukat Hela (Trawls) merupakan salah satu pemicu konflik yang
terjadi antara nelayan yang menggunakan alat penangkapan ikan tradisional
dengan nelayan yang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls)
karena ketidaktegasan pemerintah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Bengkulu) dan kurangnya sumber daya manusia menjadi faktor penghambat
Pelaksanaan Pengawasan Perikanan Terhadap Larangan Penggunaan Alat
Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) di Kota Bengkulu. Jenis penelitian hukum
empiris dengan pendekatan sosiolegal, data dan sumber data menggunakan data
kualitatif yaitu data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan metode
studi dokumen, wawancara dan pengamatan, dan diolah dalam bentuk uraian yang
sistematis, logis dan rasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi
ini terhambat karena lemahnya penegakan hukum, kurangnya sumber daya
pengawas dan pemahaman masyarakat yang kurang sehingga mengakibatkan
sulitnya pengimplementasian Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2
Tahun 2015.
Kata Kunci : Pelaksanaan, Pengawasan, Larangan, Alat Penangkapan Ikan,
Pukat Hela