TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IZIN LINGKUNGAN PEMBANGUNAN PLTU DI TELUK SEPANG KOTA BENGKULU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Pendayagunaan
sumber daya alam sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat, harus
memperhatikan pembangunan yang dilaksanakan secara terencana, rasional,
optimal, dan bertanggung jawab. Salah satu faktor yang menentukan
pembangunan adalah lingkungan hidup. Saat ini pembangunan di Indonesia
mengalami problematika akibat pembangunan yang tidak sesuai dengan kebijakan
pembangunan berkelanjutan. Kegiatan pembangunan PLTU dengan bahan bakar
batu bara secara potensial memberi dampak terhadap lingkungan hidup. Salah
satu upaya pencegahan dan penanggulangan dampak lingkungan hidup, maka
perlu izin lingkungan yang menjadi sarana yuridis administratif dari pemerintah
untuk mencegah dampak terhadap lingkungan hidup. Penelitian ini dilakukan
bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pemberian izin
lingkungan terhadap pembangunan PLTU di Teluk Sepang Kota Bengkulu, dan
untuk mengetahui penegakan hukum administrasi terhadap izin lingkungan
pembangunan PLTU di Teluk Sepang Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.Metode penelitian
yang dipakai adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa mekanisme pemberian izin lingkungan pembangunan PLTU di Teluk
Sepang, Kota Bengkulu tidak mengacu pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun
2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun
2012-2032 terindikasi cacat kewenangan, dan cacat substansi. Sehingga
penegakan hukum administrasi yang dilakukan dengan memberikan sanksi
administrasi pencabutan izin lingkungan oleh Gubernur yang mendelegasikan
kewenangan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bengkulu. Apabila tidak dicabut, maka dapat diajukan gugatan ke PTUN
oleh orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh keputusan tata
usaha negara tersebut.
Kata kunci: Tijauan Yuridis, Izin Lingkungan, Pembangunan PLTU, Teluk
Sepang