PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI DI KABUPATEN KAUR

Indonesia merupakan negara yang mempunyai keragaman jenis satwa. Keragaman
jenis satwa yang dimiliki Indonesia banyak terancam punah karena maraknya
perdagangan satwa, sedangkan keberadaannya memiliki peran penjaga
keseimbangan lingkungan, sehingga perlu mendapat perlindungan dalam rangka
menjamin kelangsungan kelestariannya dari ancaman kepunahan. Di Propinsi
Bengkulu tidak terlepas dari kejahatan perdagangan satwa, salah satunya terjadi di
Kabupaten Kaur yang sudah cukup lama dikenal sebagai salah satu wilayah
jaringan bisnis ilegal terhadap satwa yang dilindungi. Barang olahan gading gajah
seperti tongkat komando dan pipa rokok dianggap sebagai souvenir khas
Kabupaten Kaur. Jaringan perburuan, kerajinan dan perdagangan ilegal terhadap
satwa yang dilindungi di Kabupaten Kaur tidak mudah untuk membongkarnya.
Untuk itu perlu koordinasi antara aparat penegak hukum serta instansi terkait
lainnya dalam menangani perdagangan satwa yang dilindungi. Penulisan skripsi
ini dilatarbelakangi pentingnya melakukan penegakan hukum terhadap tindak
pidana perdagangan satwa yang dilindungi di Kabupaten Kaur dalam rangka
menjaga keseimbangan ekosistem alam. Penelitian ini menggunakan metode
pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian bahwa penegakan hukum terhadap
tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di Kabupaten Kaur oleh
penegak hukum sudah dilakukan hanya saja belum maksimal. Adapun faktor�faktor yang dapat mempengaruhinya penegakan hukum terhadap tindak pidana
perdagangan satwa yang dilindungi di Kabupaten Kaur, yaitu keterbatasan sumber
daya manusia (SDM), yaitu jumlah Polhut BKSDA Kaur, kurang memadainya
sarana dan prasarana Polhut BKSDA Kaur dan kurangnya kesadaran hukum
masyarakat.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Perdagangan Satwa yang Dilindungi.