IMPLEMENTASI PASAL 3 HURUF (a) UNDANG�UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDIDAYAAN IKAN DAN PETAMBAK GARAM TERHADAP NELAYAN DI KOTA BENGKULU

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam lahir
dalam rangka untuk membantu mensejahterakan nelayan. Nelayan
berhadapan dengan berbagai tantangan besar. Salah satunya adalah
kurangnya prasarana dan sarana yang dibutuhkan oleh nelayan. Sarana dan
prasarana yang dibutuhkan oleh nelayan ini penting untuk diperhatikan
dan dilengkapi penyediaannya karena akan berpengaruh pada jumlah
tangkapan nelayan. salah satu cara agar nelayan mendapatkan bantuan
untuk memenuhi sarana dan prasarana yaitu dengan bergabung ke dalam
koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis
Implementasi Pasal 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016
Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan
Petambak Garam dan mengetahui upaya pemerintah dalam mengatasi
berbagai hambatan yang berkenaan dengan implementasi Pasal 3 huruf (a)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam
sehingga dapat terlaksana. Metode yang digunakan pada penelitian ini
yakni metode empiris, jenis pendekatan menggunakan pendekatan
kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1). Implementasi Pasal 3
huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan
dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam
manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh nelayan. (2). Upaya
pemerintah dalam mengatasi hambatan yang berkenaan dengan
implementasi Pasal 3 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016
Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan
Petambak Garam sehingga dapat berjalan dengan semestinya dan
dirasakan oleh nelayan.
Kata kunci : Implementasi, Nelayan, Sarana dan Prasarana, koperasi