TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PIDANA PARTAI POLITIK SEBAGAI SUBJEK TINDAK PIDANA KORUPSI

Keberadaan partai politik mempunyai peranan yang penting dalam negara
demokrasi. Namun, saat ini partai politik dihadapkan dengan berbagai
permasalahan yang menimbulkan kesan negatif terhadap lembaga tersebut, salah
satunya tentang keterlibatan partai politik dalam berbagai kasus tindak pidana
korupsi. Tidak jarang partai politik selalu lepas tangan dengan dalih bahwa tindak
pidana tersebut dilakukan oleh para pengurus partai politik. Sehingga
pertanggungjawaban pidana tidak pernah dibebankan terhadap partai politik.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan partai politik
sebagai subyek tindak pidana dan untuk mengetahui dasar penjatuhan tanggung
jawab pidana terhadap partai politik dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini
dibuat berdasarkan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan undang�undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian
menunjukan bahwa pengaturan partai politik sebagai pelaku tindak pidana
didasari pada kedudukkan dan status partai politik sebagai badan hukum. Partai
politik masuk dalam klasifikasi korporasi yang merupakan kumpulan orang yang
terorganisasi yang berbadan hukum. Selain berdasarkan peraturan perundang�undangan untuk mengatasi keraguan aparat penegak hukum dalam menjerat partai
politik yang terlibat dalam tindak pidana korupsi terdapat teori atau ajaran yang
dapat digunakan sebagai alasan pembenar untuk dibebankan pertanggungjawaban
pidana terhadap partai politik yaitu, teori tanggung jawab mutlak, teori tanggung
jawab pengganti, teori identifikasi, teori agregasi dan model budaya kerja. Sistem
pertanggungjawaban pidana partai politik meliputi, pengurus partai politik sebagai
pelaku dan pengurus partai politik yang bertanggungjawab, partai politik sebagai
pelaku dan pengurus partai politik yang bertanggungjawab, partai politik sebagai
pelaku dan partai politik yang bertanggung jawab, serta pengurus dan korporasi
keduanya sebagai pelaku dan keduanya pula yang harus bertanggungjawab.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, partai politik, subyek tindak
pidana, tindak pidana korupsi