KEDUDUKAN PROSES DISMISSAL SETELAH KELUARNYA PERMA NOMOR 8 TAHUN 2017 PADA PENYELESAIAN PERMOHONAN FIKTIF POSITIF DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Pergeseran paradigma keputusan tata usaha Negara terjadi dalam Pasal 53
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pada
Undang-Undang ini, paradigma keputusan tata usaha Negara yang digunakan
adalah fiktif positif. Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum acara
dalam menyelesaikan permohonan fiktif positif mengeluarkan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017. Namun dalam pengaturannya Pasal 10
Perma Nomor 8 Tahun 2017 telah menghapuskan proses dismissal. Menyebabkan
terjadinya masalah apakah sah penghapusan proses dismissal dalam Pasal 62
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 setelah berlakunya Perma Nomor 8 Tahun
2017 dan Bagaimana akibat hukum pelaksanaan proses dismissal oleh Panitera.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan penghapusan proses
dismissal oleh Perma Nomor 8 Tahun 2017 dan Kedudukan proses dismissal
dalam Perma Nomor 8 Tahun 2017.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum
normatif dengan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian mengenai
kedudukan proses dismissal setelah keluarnya Perma Nomor 8 Tahun 2017 pada
penyelesaian permohonan fiktif positif yaitu Pasal 10 Perma Nomor 8 Tahun 2017
tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang PTUN adapun kedudukan
proses dismissal dalam Perma Nomor 8 Tahun 2017 saya memaknai bahwa terjadi
pergeseran pelaksanaan proses dismissal dengan pemeriksaan acara cepat menjadi
Hakim Majelis.
Kata Kunci : Proses Dismissal, Permohonan Fiktif Positif, PTUN