PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DITINJAU DARI TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, RESPONSIVITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Desentralisasi tidak hanya menyangkut pemerintahan daerah, tetapi penting
pada tataran tingkat desa (Otonomi Desa). Keinginan politik (political will) sangat
kuat untuk mengembalikan desa ke pengertian semula. Diberlakukannya peraturan
perundang-undangan tentang Desa secara tepat dan jelas memuat substansi
pengakuan dan menghormati persamaan masyarakat dalam aturan adat serta hak
tradisional yang ada. Peraturan perundang-undangan memberikan harapan dan
wujud baru desa yang menguraikan sumber pembiayaanya antara lain PAD, Dana
Transfer serta pendapatan Desa lainnya. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten
Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara dimana situasi keuangan desa
belum memenuhi prinsip-prinsip good governance. Beberapa program dan
kegiatan pembangunan belum baik dan keterlibatan masyarakat desa masih sangat
rendah. Pada proses perencanaan dan penganggaran dilaksanakan sesuai dengan
arahan Kepala Desa, pelaksanaan dan penatausahaan belum memperhatikan
kebutuhan pembangunan desa, serta pelaporan dan pertanggungjawaban belum
dilaksanakan secara mandiri dan akuntabel. Sehingga mengakibatkan pemerataan
pembanguan tidak terjadi, penurunan angka kemiskinan sangat lambat, dan
pencapaian kesejateraan masyarakat belum terwujud. Penelitian ini bertujuan
mendeskripsikan implementasi perencanaan dan penganggaran, pelaksananan dan
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dengan
prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, responsivitas dan partisipasi
masyarakat. Mengetahui mekanisme, kebijakan, prosedur pengelolaan keuangan
desa serta dampak pengalokasian DD dan ADD pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode
fenomenologis untuk melihat dan mengungkapkan fakta-fakta sesungguhnya dari
kejadian-kejadian yang timbul dimasyarakat. Sumber data terdiri dari data primer,
data sekunder dan dilakukan dengan teknik observasi, wawancara mendalam,
dokumentasi, angket, dan survey. Pengumpulan data dengan pemilihan
narasumber melalui teknik sampling purposive dan selanjutnya dengan snowball
sampling dan analisis data menggunakan teori Miles and Hubermen dengan model
interaktif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data
serta kesimpulan/verifikasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa;
1. Keterbukaan Pemerintah Desa dalam kebijakan program dan kegiatan serta
pelayanan publik belum disikapi secara baik. RPJMDes disepakati bersama,
viii
tetapi prioritas program dan kegiatan belum memperhatikan kebutuhan
masyarakat desa. Penyusunan RKPDes dibahas dalam Musdes terkesan hanya
formalitas belaka. Responsivitas pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan
sangat terlihat, tetapi belum untuk pembangunan desa dan pemberdayaan
masyarakat. Penganggaran keuangan dalam pembangunan desa dimanfaatkan
untuk perbaikan infrasruktur sekitar desa. Keikutsertaan masyarakat dalam
pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan sarana dan prasarana kesehatan
masih rendah. Pemeliharaan fasilitas ekonomi, pembentukan dan
pengembangan BUMDes telah dilaksanakan, namun belum dimanfaatkan
secara baik.
2. Pemberitahuan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai DD dan ADD
kepada masyarakat belum terbuka. Bendahara Desa melakukan pembukuan
hanya menyelesaikan kewajiban sehingga pencatatan bukti penerimaan dan
pengeluaran seringkali tidak dilakukan. Partisipasi masyarakat pada
pelaksanaan program dan kegiatan masih sangat rendah.
3. Pertanggungjawaban keuangan desa belum memenuhi aspek moral, hanya
memenuhi aspek administrasi. Laporan keuangan desa secara langsung telah
disampaikan melalui forum Musdes.
Temuan unik dari penelitian ini adalah bahwa transparansi keikutsertaan
masyarkat perdesaan terkait pemahaman dan pandangan kegiatan pengelolaan
keuangan desa masih rendah. Hal tersebut dikarenakan latar belakang pendidikan
masyarakat masih relatif rendah serta wawasan pengetahuan mereka tentang
pengelolaan keuangan desa yang sangat terbatas. Kondisi ini membuat masyarakat
desa tidak mampu ikutserta dan memberikan masukan atau dukungan atas
pengelolaan keuangan desa.
Keterbatasan penelitian ini terlihat bahwa pelaksanaan penelitian hanya
terbatas pada beberapa desa yang menjadi objek penelitian yaitu; 3 Desa di
Kabupaten Musi Rawas, dan 3 Desa di Kabupaten Musi Rawas Utara. Agar
memperoleh hasil penelitian yang dapat memberikan gambaran secara
komprehensif, maka direkomendasikan penelitian dapat dilakukan pada lokasi
yang lebih luas dengan variasi tingkat perkembangan desa yang lebih beragam.