PENGARUH GOOD GOVERNANCE TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bengkulu)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan secara empiris
pengaruh Good Governance terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
(AKIP). Good Governance terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) diukur dengan menggunakan 9 item pernyataan dari United Nation
Development Program (UNDP) dengan indokator yaitu Partcipation, Rule of law,
Tranparency, Responsiveness, Consensus orientation , Kesetaraan dan Keadilan ,
Effectiveness and efficiency, Accountability, Strategic vision. Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah diukur dengan menggunakan 10 item pernyataan dari
keputusan LAN No.236/IX/6/82003. Indikator untuk mengukur Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah yaitu menerapkan perencanan strategik, terukur,
sumber daya yang efektif dan efisin, mewujudkan visi dan misi, sesuai target,
memberikan manfaat, berjenjang dan berkala, alat pertanggung jawaban, tepat
waktu, dan alat evaluasi.
Penelitian ini diuji menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan
program SPSS versi 24. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota
Bengkulu.
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Good Governance
melalui participasi, Rule of law, Transparance, Responsive, Convenses
Orientation, Kesetaraan dan Keadilan, Efectivitas dan Effeciency, accountability,
dan strategic vision dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bengkulu.
Implikasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan
mengenai teori stewordship yang menjelaskan bahwa dalam organisasi
sekelompok orang berusaha memaksimalkan kinerja secara keseluruhan agar
dapat mencapai tujuan organisasi, yang dalam hal ini penerapan Good
Governance yang di terapkan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah
menunjukkan hal yang positif dalam kaitannya untuk meningkatkan Akuntabilitas
kinerja Instansi Pemerintahan.