AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN TETAP KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU

Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah membuka
ruang politis bagi warga untuk menjadi aktif dalam keterlibatan penyelenggaraan
pengawasan pembangunan, sehinga berpotensi menciptakan proses pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat yang akuntabel, transparan, responsif dan
partisipatif. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tetap yang berada di
Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu merupakan salah satu dari sekian banyak
daerah yang mendapatkan Alokasi Dana Desa setiap tahunnya sebagai bentuk
pelaksanaan otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga
pemerintahannya sendiri.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntabilitas
pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa pada tahap pelaporan dan
pertanggungjawaban di Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur terhadap Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 20 Tahun 2018, dan mengetahui
hambatan yang terjadi dalam penerapan akuntabilitas pemerintah desa dalam
pengelolaan alokasi dana desa pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban di
Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
kualitatif, dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik
pengumpulan data. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Data
sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah draft perubahan Rencana
Anggaran Biaya tahun 2020, perubahan APBDes tahun 2020, Laporan Realisasi
Pelaksanaan APBDes, Laporan Realisasi Penyerapan ADD tahun 2020, Rencana
Penggunaan Dana tahap II tahun 2020, dokumentasi kegiatan desa, profil
kecamatan, dokumentasi SISKEUDES, dan Peraturan Bupati Kabupaten Kaur
tahun 2020 serta data primer hasil wawancara langsung terkait akuntabilitas
pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa dan hambatan yang terjadi
dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban di Kecamatan Tetap Kabupaten
Kaur Provinsi Bengkulu.
Metode analisis data yang dilakukan dengan teknis analisis melalui proses
triangulasi sumber serta reduksi data, penyajian data, dan pengambilan
kesimpulan. Teknik keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik
triangulasi sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan
keuangan Alokasi Dana Desa pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban yang
dilakukan oleh Pemerintah Desa Suka Raja, Padang Binjai, dan Kasuk Baru telah
menunjukkan pengelolaan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Tahap pelaporan dilakukan dengan selalu
mengedepankan transparansi, baik kepada pemerintah di atasnya maupun kepada
masyarakat. Namun dalam hal administrasi keuangan, kompetensi sumber daya
manusianya harus menjadi perhatian utama, sehingga masih sangat memerlukan pendampingan dari pemerintah diatasnya dan pendamping desa sebagai bentuk
penyesuaian terhadap perubahan aturan setiap tahunnya.
Berdasarkan hal tersebut maka disarankan untuk meningkatkan
keberhasilan akuntabilitas pemerintah desa pengelolaan alokasi dana desa (ADD)
maka kepala desa dan perangkat desa perlu melakukan pendekatan yang lebih
intensif dengan masyarakat agar dapat meningkatakan partisipasi masyarakat
ketika melakukan perencanaan (musyawarah desa) dan kegiatan desa lainnya.
Selain itu, perlu dilakukannya pelatihan kembali bagi perangkat desa selaku Tim
Pelaksana Desa tentang penggunaan aplikasi SISKEUDES, manajemen dan
administrasi pengelolaan alokasi dana desa.