IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT DALAM MENGURANGI RISIKO TERJADINYA KORUPSI

Pengadaan barang dan jasa pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi segala bentuk
kebutuhan pemerintah dengan proses dan tahapan yang lebih transparan, akuntabel, dan kompetitif.
Pengadaan barang dan jasa pada awalnya dilakukan secara konvensional/manual. Teknologi informasi
hadir sebagai salah satu solusi terhadap perbaikan sistem implementasi pengadaan barang dan jasa
pemerintah di Indonesia. Kemajuan teknologi menghasilkan suatu sistem baru yang disebut e�Procurement. Sistem e-Procurement atau pengadaan secara elektronik ini hampir sama prosesnya seperti
sistem konvensional/manual namun dilakukan secara on line melalui website layanan pengadaan secara
elektronik (LPSE). Pada negara berkembang e-Procurement dijadikan suatu inovasi untuk memperbaiki
tata kelola pemerintahan yang baik. Sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) faktor yang menyebabkan
keberhasilan inovasi e-procurement yaitu top management support, commitment and expertise (Piga,
2014). Di Indonesia faktor keberhasilan implementasi antara lain adalah dukungan dari stakeholder yang
memegang peran penting dalam keberhasilan implementasi e-Procurement (LKPP, 2009). Faktor
keberhasilan e-Procurement lainnya yang harus dipertimbangkan selain peran utama stakeholder adalah
faktor biaya, faktor waktu, faktor penyederhanaan proses, dan faktor volume e-Transactions (Pani &
Agrahari, 2007). Faktor penyederhanaan proses merupakan bagian terpenting dari implementasi e�Procurement, karena dinilai dapat memberikan dampak yang positif dalam tahapan pengadaan barang
dan jasa pemerintah. Penyederhanaan proses merupakan bagian dari upaya mewujudkan efisiensi waktu
dan biaya. Penyederhanaan proses juga merupakan perwujudan penting dalam proses dan tahapan e�Procurement, agar tujuan diimplementasikannya e-Procurement dapat sejalan dengan tujuan manajemen
pengadaan yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dari sektor pelayanan G2B
(Government to Business). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus
implementasi e-Procurement pengadaan kartu tanda penduduk elektronik dan menggunakan teknik
analisis data model Miles & Huberman (1994).
Hasil penelitian menjelaskan bahwa Implementasi e-Procurement dengan metode e-Purchasing
menggunakan mekanisme e-Catalogue tanpa negosiasi harga memiliki keunggulan kompetitif dalam hal
proses dan tahapan, yang kemudian juga ditemukan faktanya bahwa tahapan dan proses pengadaan tidak
dapat diintervensi oleh mekanisme tekanan eksternal yang bersifat hirarki struktural dan tidak dapat
diintervensi oleh faktor eksternal individu lainnya dalam bentuk praktek pemberian suap atau gratifikasi
yang dilakukan oleh penyedia/vendor, penyelenggara negara, pejabat negara. Theory of planned
behavior (TPB), didasarkan pada asumsi bahwa manusia selaku individu adalah mahluk yang paling
rasional dan cenderung menggunakan informasi-informasi yang mungkin baginya, secara sistematis.
Individu menurut theory of planned behavior (TPB), cenderung memikirkan implikasi dari tindakan
mereka sebelum mereka memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu (Ajzen,
1991). Secara eksplisit untuk menutup semua celah kelemahan metode pengadaan barang dan jasa
pemerintah khusus untuk pengadaan kartu tanda penduduk elektronik adalah adanya sistem integrasi
antara perencanaan dan penganggaran, format dokumen pengadaan dengan sistem elektronik, inovasi
teknologi informasi untuk sistem e-Purchasing dikembangkan kembali untuk lebih praktis, dilakukannya
audit teknologi informasi proses pengadaan, semua tahapan pengadaan barang dan jasa menggunakan
single server LKPP yang dapat diakses oleh BPK, BPKP dan KPK untuk kebutuhan audit dan koordinasi,
supervisi dan pencegahan korupsi, audit e-Procurement kinerja hasil keseluruhan, sampai pada tahapan
membangun sistem e-Payment.