ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMOTONGAN TERNAK SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF DI PROVINSI BENGKULU

Keberhasilan kebijakan publik yang diadopsi tergantung pada seberapa
berhasil kebijakan itu diterapkan. Bahkan kebijakan terbaik pun tidak ada artinya
jika tidak diterapkan dengan baik atau berhasil. Salah satu masalah implementasi
kebijakan yang kurang berhasil adalah kurangnya arahan atau pedoman yang tepat
tentang bagaimana mengimplementasikannya.
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis implementasi
pengendalian pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif di Provinsi
Bengkulu berdasarkan model implementasi kebijakan George Edward III yaitu
komunikasi, sumber daya, disposisi struktur birokrasi. (2) Untuk menganalisis
kendala implementasi pengendalian pemotongan ternak sapi dan kerbau betina
produktif di Provinsi Bengkulu.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.
Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan metode purpusive yaitu
pembuat dan pelaksana kebijakan pengendalian pemotongan ternak sapi dan kerbau
betina produktif di Provinsi Bengkulu sebanyak 9 orang. Pengumpulan data
menggunakan wawancara dan pengamatan, sedangkan analisis data secara
deskriptif kualitatif berdasarkan tahapan Miles dan Huberman.
Hasil penelitian diketahui Implementasi Pengendalian Pemotongan Ternak
Sapi dan Kerbau Betina Produktif di Provinsi Bengkulu dari aspek (1) Komunikasi,
bahwa penyampaian informasi melalui kegiatan sosialisasi dan pembagian brosur
pada saat kegiatan pembinaan kelompok ternak. Penyampaian informasi ini hanya
dilakukan satu kali per tahun karena keterbatasan anggaran, dari segi kejelasannya
sudah sangat jelas dari tingkat Kabupaten sampai kepada semua pihak yang terlibat
pada kebijakan ini mulai dari tingkat peternak, pelaku usaha, dan daerah yang
terlibat. Tidak adanya suatu pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan
perintah yang dikeluarkan oleh pembuat program. (2) Sumber daya aparatur dinas
cukup tersedia, namun tenaga paramedik veteriner masih sangat kurang. Dukungan
dana pelaksanaan terkait pembinaan, sosialisasi, penyampaian informasi kebijakan
bersumber dari dana APBD dan selalu diusulkan setiap tahunnya. Namun untuk
tahun 2020, semua kegiatan mengalami recofusing anggaran, sehingga untuk tahun
2020 tidak ada lagi kegiatan. Pemerintah daerah sangat mendukung dengan adanya
Implementasi Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif. Berbagai
kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan terkait
penyelamatan betina produktif dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian.
Kemudian sarana penunjang secara umum sudah tersedia, namun untuk fasilitas di
RPH mulai dari gedung dan perlengkapan lainnya perlu dilakukan upaya perbaikan
dan penambahan sarana. (3) Disposisi, bahwa pemerintah daerah beserta
masyarakat dapat menerima dengan cukup baik. Pendapat yang dikemukakan oleh
x
masing-masing informan sangat mendukung dengan adanya Program Implementasi
Pengendalian Pemotongan Temak Betina Produktif yang telah dilakukan bersama.
Namun terkait dengan insentif bagi pelaksana kebijakan hanya honor untuk petugas
pelaporan pemotongan harian yaitu petugas yang di SK kan provinsi yaitu untuk
Bengkulu Selatan. Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Utara dua tahun terakhir
diberikan fasilitas honor, tapi karena keterbatasan hanya beberapa kabupaten saja
yang bisa di fasilitasi. (4) Struktur birokrasi, bahwa dari struktur organisasi belum
mendukung karena SOP larangan pemotongan betina produktif hanya dimiliki
Kabupaten Mukomuko, sedangkan kabupaten/kota semua belum ada, sehingga
mengacu pada UU No. 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan.
Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pasar hingga Aparat Penegak Hukum.
Jika dilihat dari segi keefektifan kerja, maka untuk mengelola program ini sudah
cukup optimal, dikarenakan hampir melibatkan semua sektor yang melaksanakan
akan kebijakan ini.
Kendala Implementasi Pengendalian Pemotongan Ternak Sapi dan Kerbau
Betina Produktif di Provinsi Bengkulu dari aspek komunikasi yaitu keterbatasan
anggaran untuk meningkatkan frekuensi dan media sosialisasi. Dari aspek sumber
daya adalah kekurangan tenaga paramedik veteriner, keterbatasan anggaran untuk
kegiatan pengawasan betina produktif. Kemudian sarana penunjang di RHP yang
masih sangat minim, gedung RPH masih perlu dilakukan pemugaran. Kendala dari
aspek disposisi terjadi karena dana yang tidak ada sehingga sulit untuk menurunkan
petugas kelapangan pemantauan dan pengawasan. Kendala lainnya terkait struktur
organisasi, yaitu perda larangan (SOP) tidak seluruhnya dimiliki daerah, sehingga
sanksi belum diterapkan.
Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian Implementasi Pengendalian
Pemotongan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif di Provinsi Bengkulu dari
aspek komunikasi yaitu menyediakan anggaran untuk meningkatkan frekuensi dan
media sosialisasi. Dari aspek sumber daya, menambah tenaga paramedik veteriner,
mengusulkan anggaran untuk kegiatan pengawasan betina produktif, sarana
penunjang di RHP, gedung RPH. Dari aspek disposisi, mengusulkan anggaran
pemantauan dan pengawasan untuk menurunkan petugas kelapangan. Aspek
struktur organisasi, yaitu membuat peraturan bupati mengenai larangan (SOP),
sehingga dapat menerapkan sanksi bagi pelanggaR