PENGARUH MANAJEMEN ASN DAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA ORGANISASI PEMERNTAH DAERAH PADA KABUPATEN PEMEKARAN DI PROVINSI BENGKULU

Manajemen dan penilaian kinerja merupakan alat evaluasi pencapaian
target dan tujuan yang harus dicapai oleh seluruh pegawai maupun satuan kerja
yang disusun berdasarkan visi, misi dan tujuan jangka panjang organisasi.
Penilaian kinerja masing-masing individu pegawai yang dilaksanakan secara
objektif, berjenjang, periodik dan transparan. Organisasi senantiasa berupaya
meningkatkan kesejahteraan pegawai berdasarkan pencapaian kinerja secara adil
dan objektif. Maka organisasi perlu mengidentifikasi dan menyediakan umpan
balik yang bisa membantu organisasi dalam mengambil keputusan yang akan
berdampak pada efektivitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan cita-cita
bersama rakyat Indonesia sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari
program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah.
Tujuan penelitian ini adalah untuk Manajemen ASN dan good governance
terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada Kabupaten Pemekaran di
Provinsi Bengkulu. Data yang dipakai adalah data primer yang diperoleh dari
hasil penyebaran kuesioner kepada pegawai di Kabupaten Pemekaran. Jumlah
sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 319 orang responden. Metode
analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Manajemen ASN memiliki
pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi perangkat daerah
(OPD) kabupaten pemekaran. Artinya, jika pelaksanaan manajemen ASN semakin
baik, maka kinerja OPD juga akan semakin baik; (2) good governance memiliki
pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi perangkat daerah
(OPD) kabupaten pemekaran. Artinya, jika pelaksanaan good governance
semakin baik, maka kinerja OPD juga akan semakin baik; dan (3) Manajemen
ASN dan good governance secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) kabupaten
pemekaran. Artinya, jika pelaksanaan manajemen ASN dan goof governance
semakin baik, maka kinerja OPD juga akan semakin baik.
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, maka saran yang dapat
diberikan dari hasil penelitian ini adalah: (1) Bagi Pemerintah Kabupaten
Pemekaran agar meningkatkan partisipasi, akuntabilitas dan akuntabilitas dalam
perencanaan dan pengelolaan manajemen ASN serta penganggaran OPD,
sehingga program-program kegiatan dan anggaran yang diperlukan dapat
dipertanggungjawabkan secara memadai; (2) Sistem pengendalian intern
pemerintah perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk mengevaluasi tiap tahapan
perencanaan pengelolaan ASN dan penganggaran OPD, sehingga proses
perencanaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan (3)
Mempertahankan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja
penganggaran yang telah berjalan selama ini. Efektivitas dan efisiensi ini akan
mengarahkan penggunaan dan pengelolaan anggaran sesuai dengan perencanaan
yang matang.