TANGGUNG JAWAB NEGARA PELUNCUR ATAS JATUHNYA BENDA ANTARIKSA DI WILAYAH INDONESIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan letak geografis yang di lintasi oleh
garis khatulistiwa. Posisi tersebut menjadikan Indonesia tepat berada di bawah
orbit GSO terpanjang 13% dari total rentang orbit. Dengan posisi membentang
dari barat ke timur sepanjang 5.110 km, Indonesia sangat berpotensi dijatuhi oleh
benda antariksa. Penulisan skripsi ini akan di fokuskan kepada pengaturan
tanggung jawab negara peluncur atas benda antariksa yang jatuh ke bumi
berdasarkan hukum internasional serta pelaksanaannya di Indonesia. Penulisan
skripsi ini bersifat yuridis normatif dengan cara meneliti perundang-undangan
yang merupakan bahan pustaka baik perundang-undangan secara internasional
maupun nasional. Pada penulisan ini, akan menggunakan hukum internasional
tentang penggunaan antariksa dan tanggung jawab kegiatan keantariksaan yakni
Space Treaty 1967, Liability Convention 1972 dan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan. Hasil penelitian
menggambarkan bahwa tanggung jawab atas jatuhnya benda antariksa ke bumi
dan di wilayah Indonesia diatur berdasarkan hukum internasional yakni Space
Treaty 1967 dan Liability Convention 1972 mengatur tanggung jawab Negara
peluncur atas benda antariksa yang jatuh ke permukaan bumi, memuat hal-hal
antara lain prinsip, konsep dan sistem tanggung jawab yang menjelaskan pihak�pihak yang bertanggung jawab, hal-hal yang dipertanggungjawabkan, pihak-pihak
yang berhak atas ganti rugi dan tuntutan ganti rugi atas tanggung jawab Negara
peluncur dalam kegiatan keantariksaan. Akan tetapi, pelaksanaan tanggung jawab
Negara peluncur atas benda antariksa yang jatuh di wilayah Indonesia belum
berjalan dengan sebagaimana yang telah di atur di hukum internasional dan
hukum nasional yang ada, sebab Negara peluncur belum melaksanakan tanggung
jawab secara mutlak (absolute) dan pemerintah belum aaktif dalam menjalankan
Peraturan Perundang-undangan yang ada sehingga kerusakan dan kerugian yang
terjadi di Indonesia ditanggung secara pribadi oleh pihak korban.
Kata kunci : Tanggung jawab, negara peluncur, sampah antariksa, negara
khatulistiwa